Jakarta (15/09) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Tengah IX, H. Fikri Faqih, menegaskan pentingnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengawal berbagai agenda strategis pendidikan nasional. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyampaikan lima catatan penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah agar kualitas layanan pendidikan semakin merata dan berkeadilan. Pertama, terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum sepenuhnya mengakomodasi jenjang SD dan SMP, sementara program Wajib Belajar 13 Tahun telah diluncurkan.

“Bantuan untuk PAUD maupun TK juga perlu direalisasikan agar kesinambungan program wajib belajar dapat berjalan utuh,” tegasnya.

Kedua, ia menyoroti nasib guru yang sudah lulus seleksi P3K namun belum mendapatkan SK. Menurutnya, hak para guru tersebut harus segera dipenuhi karena alokasi anggaran sudah tersedia melalui transfer ke daerah (TKDD). Ketiga, Fikri menyoroti perhatian terhadap nasib tenaga non-ASN. Ia mengapresiasi rencana Presiden untuk menaikkan insentif dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan, namun meminta agar realisasinya diprioritaskan sejak tahun anggaran berjalan.

Keempat, ia menekankan perlunya percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, kondisi sekolah SD hingga SMA/SMK yang masih ambruk saat kegiatan belajar mengajar menunjukkan perlunya pengawalan serius agar tekad Presiden dalam tiga tahun menyelesaikan revitalisasi benar-benar tercapai. Kelima, Fikri menyinggung pentingnya sinergi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Badan Bahasa untuk memperkuat literasi nasional. Ia menekankan bahwa capaian literasi Indonesia kerap dipantau oleh lembaga internasional seperti OECD, sehingga koordinasi antarlembaga perlu diperkuat.

“Kalau literasi kita rendah, yang disorot adalah Kemendikdasmen. Oleh karena itu, kerjasama dengan Perpusnas dan Badan Bahasa harus diperkuat dan dipantau,” ungkapnya.

Fikri menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap mendukung pengesahan anggaran Rp400 miliar untuk sektor pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa dukungan itu harus diikuti dengan pengawalan ketat terhadap lima catatan strategis yang telah ia sampaikan.

“PKS menyetujui anggaran, tetapi jangan berhenti di angka. Catatan-catatan penting ini harus dikawal demi kepentingan rakyat, demi kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.