Cilegon (15/09) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan pentingnya pengelolaan pembangkit listrik yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten, Kamis (11/9).

Dalam peninjauan ke Gedung Kontrol sebagai pusat distribusi listrik, Ateng Sutisna menyoroti perlunya rehabilitasi kawasan hulu di area tangkapan air (catchment area) PLTA, seperti Jatigede dan Jatiluhur. Menurutnya, program penanaman pohon di hulu sebaiknya memprioritaskan tanaman unggul yang berfungsi menjaga lingkungan sekaligus memberi nilai ekonomi.

“Kegiatan penanaman di hulu harus diprioritaskan pada tanaman unggul, baik yang berfungsi menjaga lingkungan seperti bambu dan aren, maupun yang memiliki nilai ekonomi seperti buah-buahan. Dengan begitu, masyarakat akan ikut memelihara karena mereka juga bisa menikmati hasilnya,” ujar Ateng.

Ateng menambahkan, keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan program penghijauan. Oleh sebab itu, PLN dan pemerintah daerah didorong untuk melibatkan jaringan masyarakat dan para pemangku kepentingan lokal, termasuk anggota dewan dari dapil masing-masing.

“Kalau masyarakat hanya diminta menanam tanpa ada nilai tambah, biasanya tanaman tidak terawat. Tapi kalau hasilnya bisa dipetik, mereka akan menjaga. Syukur kalau PLN bisa menyediakan bibit unggul agar masyarakat sekaligus mendapat manfaat ekonomi,” jelasnya.

Lebih jauh, legislator dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) ini juga menekankan perlunya eksplorasi mekanisme penjualan karbon (carbon trading) sebagai salah satu instrumen mendukung keberlanjutan program penghijauan di kawasan hulu.

Ateng juga menyampaikan dukungan terhadap program lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM), yaitu mengembalikan fungsi kawasan hulu sebagai wilayah perlindungan sekaligus memastikan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh nilai ekonomi.

“Kami di DPR siap berkolaborasi agar program penanaman pohon ini tidak hanya simbolis, tapi betul-betul menjaga lingkungan, sekaligus menopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.