Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Kementerian Transmigrasi, dan BMKG.

Agenda rapat kali ini membahas pendalaman RKA-K/L dalam RAPBN Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Saadiah menekankan bahwa fungsi anggaran DPR tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka di atas kertas. APBN, menurutnya, adalah instrumen nyata untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Legislator asal Maluku ini juga menyoroti disparitas kebutuhan antarwilayah. Ia mengingatkan bahwa kondisi di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain seperti Jawa atau Sulawesi. Perbedaan harga barang, biaya perumahan, hingga kebutuhan infrastruktur dasar membutuhkan pendekatan berbasis data akurat dan terpilah.

“Tanpa data yang baik, kebijakan hanya akan berputar tanpa solusi nyata,” ujarnya.

Terkait isu transmigrasi, Saadiah mengkritisi alokasi anggaran yang masih timpang karena hanya berfokus pada kabupaten tertentu. Ia mendorong agar Maluku mendapat perhatian lebih, khususnya di kawasan transmigrasi Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih memerlukan pengembangan serius.

“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil. Komisi V harus memastikan setiap rupiah dalam APBN hadir untuk kepentingan rakyat, dari Aceh sampai Papua, termasuk Maluku yang kita cintai. Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” pungkas Saadiah Uluputty.