Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi III, M. Nasir Djamil, menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelas menengah serta urgensi pedoman Mahkamah Agung terkait sengketa pajak internasional dalam fit and proper test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2025. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/09).

Nasir menekankan bahwa kelas menengah memiliki peran vital bagi perekonomian dan demokrasi, sekaligus menjadi penyumbang terbesar pajak nasional.

“Kelas menengah di Indonesia sangat vital dalam konteks perekonomian dan demokrasi. Mereka adalah pembayar pajak terbesar, tetapi proteksi sosial terhadap mereka sangat minim. Kalau kelas menengah ini terus diabaikan, tentu kita akan menghadapi masalah besar ke depan,” tegasnya.

Selain itu, Nasir juga menyoroti usulan calon Hakim Agung mengenai pentingnya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pedoman mengadili sengketa pajak internasional. Ia menanyakan potensi dampak jika inisiatif tersebut tidak diwujudkan.

“Pertanyaan saya, apa dampak yang kita terima jika usulan itu tidak diwujudkan? Apakah secara finansial, kedaulatan, atau aspek lainnya? Ini penting agar kita tahu konsekuensinya,” jelasnya.

Nasir menegaskan bahwa Fraksi PKS di Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA, dengan harapan dapat menghadirkan hakim-hakim yang berintegritas, profesional, dan memiliki sensitivitas terhadap persoalan bangsa, termasuk dalam isu kelas menengah dan perpajakan internasional.