Jakarta (08/09) — Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, menggelar rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola pertanahan, reformasi agraria, serta pengembangan bank tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN atas koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian yang telah dilakukan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria yang seringkali melibatkan banyak pihak.

“Saya memahami bahwa banyak permasalahan pertanahan yang sebenarnya berada di luar kewenangan ATR/BPN. Karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi lintas sektor menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Bahkan, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dibuka ke publik, tetapi sangat penting untuk diketahui dan dikoordinasikan bersama. Jika ini berhasil, banyak kasus tanah baik kawasan hutan maupun milik negara seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi rujukan untuk penyelesaian kasus serupa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung pemikiran ekonom peraih Nobel asal Peru, Hernando de Soto, yang menekankan pentingnya reformasi agraria bagi kesejahteraan masyarakat. Reformasi agraria tersebut mencakup dua aspek yaitu reformasi aset dan reformasi akses.

“Setahu saya, perangkat hukum terkait reformasi aset sudah sangat baik di Kementerian ATR/BPN. Ke depan, kita perlu mendorong agar kementerian ini mengoptimalkan pemanfaatan tanah, menjadi leading sector dalam grand design tata ruang, dan memastikan tanah dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Dengan itu, target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa tercapai,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi tanah dan tata ruang harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan publik dalam membayar pajak serta prinsip pembangunan yang adil. Terkait perkembangan bank tanah, ia mendorong agar inovasi yang sudah ada diperkuat sebagai solusi atas keterbatasan lahan ketika investor masuk.

“Di periode lalu, kita sudah mengenal inovasi bank tanah. Namun, isinya masih rendah. Padahal, ketika investor datang dan menanyakan lahan sering kali kita tidak siap. Bank tanah bisa menjadi solusi dengan memberikan kepastian lahan untuk kepentingan publik sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau bisa dipercepat dalam lima tahun, itu akan sangat baik,” pungkasnya.

Dalam pernytaannya, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan agenda reformasi agraria, pengelolaan bank tanah, dan perencanaan tata ruang nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.