Jakarta (04/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE., MM., mendorong adanya peningkatan anggaran bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini disampaikan Alifudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Kamis, 4 September 2025.

Menurut Alifudin, ketiga lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi publik, menjaga integrasi nasional, dan membangun literasi masyarakat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok, khususnya di Kalbar yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

“TVRI, RRI, dan Antara adalah pilar penting penyebaran informasi nasional. Tapi di Kalbar, infrastruktur dan kualitas siaran mereka masih tertinggal dibanding media swasta. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Alifudin di hadapan mitra kerja Komisi VII.

Alifudin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan dan konten dari ketiga lembaga tersebut. Alifudin menegaskan bahwa mereka harus mampu bersaing secara sehat dengan lembaga penyiaran dan berita swasta, agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Lebih lanjut, Alifudin mendorong adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), modernisasi peralatan siaran, serta perluasan jangkauan siaran di wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman Kalbar. “Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga komitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Melalui dorongan ini, Alifudin berharap pemerintah dan mitra kerja terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi LPP dan kantor berita negara di daerah. “Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, termasuk melalui media yang terpercaya dan merakyat,” pungkasnya.