Jakarta (27/08) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menegaskan bahwa proses naturalisasi atlet asing untuk membela Timnas Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bebas dari afiliasi terhadap Israel. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI terkait pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan bagi atlet, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Reni menekankan, sikap politik Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat konstitusi, harus tercermin juga dalam kebijakan olahraga nasional, termasuk dalam proses naturalisasi.
“Di konstitusi kita jelas ditegaskan, Indonesia mendukung kemerdekaan dan menolak penjajahan. Saat ini kita tahu, saudara kita di Palestina masih dijajah oleh Israel. Karena itu, personel-personel yang dinaturalisasi harus dipastikan betul rekam jejaknya, jangan sampai ada yang terafiliasi dengan Israel,” ujar Reni, yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I.
Ia menambahkan, kewaspadaan penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang melukai perasaan masyarakat.
“Jangan sampai ada kasus seperti kemarin, ketika sebuah kampus mendatangkan narasumber yang ternyata punya latar belakang pendukung Israel. Hal ini harus jadi pelajaran agar proses naturalisasi atlet benar-benar steril dari potensi afiliasi Israel,” sambungnya.
Selain soal prinsip politik luar negeri, Reni juga mengingatkan agar mekanisme naturalisasi atlet dilakukan dengan perencanaan yang matang, bukan instan.
“Prosesnya jangan seperti tahu bulat yang digoreng mendadak. Kami berharap tahapan naturalisasi dilakukan secara jelas, akuntabel, dan Komisi X juga bisa dilibatkan dalam diskusi agar semua berjalan transparan,” tegasnya.
Reni menutup pernyataannya dengan mengapresiasi semangat pembinaan olahraga nasional, khususnya sepak bola, dan berharap agar kebijakan naturalisasi benar-benar memberi manfaat bagi prestasi bangsa tanpa mengorbankan prinsip konstitusi maupun harga diri bangsa.