Jakarta (22/08) — Anggota DPR RI dari Komisi XIII, Hj. Meity Rahmatia menanggapi rencana pemerintah menaikkan status badan penyelenggara haji menjadi kementerian khusus yang menangani haji-umroh ke tanah suci. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, usulan pemerintah tersebut patut dipertimbangkan mengingat penyelenggaraan haji dan umroh selama ini memiliki banyak masalah. Termasuk soal aspek manajemen atau tata kelola pelaksanaan, pelayanan hingga akuntabilitas keuangan kegiatan ibadah tersebut.

“Kalau itu akan membuat pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji dan umroh lebih baik, lebih nyaman, aman, transparan dan akuntabel, maka kementerian haji ini sangat diperlukan,” ungkapnya.

Meity yang juga dikenal sebagai pemilik Meida Wisata Tour and Travel, salah satu travel haji dan umroh terbesar di Sulawesi Selatan itu memandang pengelolaan haji dan umroh perlu dikelola dengan serius oleh pemerintah.

“Haji diikuti dua ratus ribu lebih jamaah Indonesia setiap tahun. Sementara umroh mencapai satu juta, bahkan hingga 2 juta jamaah. Dan itu, tiap tahun trendnya meningkat. Bisa dibayangkan bagaimana mengelola itu. Memang butuh lembaga setingkat kementerian yang lebih fokus, disertai manajemen dan sumber daya berpengalaman dalam urusan haji,” terangnya.

Rencana pemerintah membentuk kementerian haji dibenarkan oleh Menteri Sekertaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (21/8/2025). Ia mengungkapkan rencana itu untuk meningkatkan mutu pelayanan haji dan hubungan yang lebih intensif dengan Arab Saudi.

Dengan adanya rencana ini, pemerintah dan DPR RI secara praktis akan merevisi Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji.