Jakarta (19/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengapresiasi optimisme Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait target surplus beras 5 juta ton dan swasembada 2025. Namun, politisi Fraksi PKS dari Dapil Pulau Sumbawa ini mengingatkan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.
“Saya apresiasi kerja keras Pak Mentan dan jajarannya. Data BPS menunjukkan produksi beras Januari-Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, naik 14,49 persen. Bahkan lembaga internasional FAO memproyeksikan produksi kita bisa tembus 35,6 juta ton. Ini pencapaian yang patut diapresiasi,” kata Johan Rosihan, Senin (18/08).
Johan juga mengapresiasi efektivitas program pemerintah seperti pompanisasi yang menghasilkan tambahan produksi 1,5 juta ton, subsidi pupuk Rp46,8 triliun, dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 123,68 pada Januari 2025, bahkan melampaui target pemerintah sebesar 122 persen.
“Program-program ini terbukti efektif meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Stok Bulog yang mencapai rekor tertinggi 4,2 juta ton juga menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi fluktuasi pasokan,” ungkap anggota DPR yang membidangi pertanian ini.
Namun, Johan mengingatkan adanya catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, fenomena “paradoks surplus beras” yang diidentifikasi Institut for Development of Economics and Finance (INDEF). Meskipun produksi tinggi, harga beras konsumen masih Rp14.172 per kilogram, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan inflasi pangan justru naik 3,82 persen year-on-year.
“Ini adalah kritik saya, sekaligus mengingatkan bahwa surplus produksi belum otomatis menurunkan harga konsumen. Ada masalah di rantai distribusi yang perlu diperbaiki,” kata Johan.
Catatan kedua terkait klaim “tanpa impor” untuk 2025. Johan mengingatkan bahwa surplus yang diproyeksikan sangat bergantung pada stok carry-over sebesar 8,1 juta ton dari tahun 2024, yang sebagian besar berasal dari impor 3,6 juta ton pada 2024.
“Secara teknis, klaim ini valid karena tidak ada rencana impor baru di 2025. Namun perlu dicatat bahwa stabilitas stok saat ini masih dibantu stok dari impor tahun sebelumnya,” jelasnya.
Johan juga mengingatkan tantangan struktural yang masih mengancam. Indonesia kehilangan 70.000 hektare lahan pertanian setiap tahun akibat alih fungsi lahan, sementara ketidakpastian iklim akibat El Nino dan La Nina tetap menjadi risiko.
“Program cetak sawah baru 750.000 hektare memang ambisius, tapi implementasinya butuh waktu sekitar 8 kali tanam. Sementara alih fungsi lahan terus berlanjut. Ini yang harus menjadi perhatian jangka panjang,” kata politisi asal NTB ini.
Tantangan lain yang diingatkan Johan adalah disparitas harga antara tingkat petani dan konsumen. Meskipun NTP meningkat dan petani sejahtera, konsumen masih merasakan beban harga tinggi.
“Beras berkontribusi lebih dari 21 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan. Jadi stabilitas harga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan sosial,” ungkapnya.
Johan memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat pencapaian swasembada. Pertama, perbaikan sistem distribusi dan logistik untuk mengatasi paradoks surplus. Kedua, penguatan perlindungan lahan pertanian melalui regulasi yang lebih ketat.
“Ketiga, perlu ada mekanisme stabilisasi harga yang lebih efektif, sehingga manfaat surplus produksi bisa dirasakan konsumen. Keempat, investasi teknologi pertanian untuk menghadapi perubahan iklim,” kata Johan.
Dalam pandangan Johan, swasembada sejati bukan hanya soal angka produksi, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan stabilitas pasokan bagi seluruh rakyat.
“Saya optimis target Pak Mentan bisa tercapai berdasarkan tren data saat ini. Yang penting, kita pastikan pencapaian ini berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” pungkas anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut.