Jakarta (12/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menanggapi serius keresahan yang melanda pelaku usaha beras akibat isu beras oplosan yang mencuatbeberapa waktu terakhir. Ia menilai, situasi yang berkembang telah menciptakan ketidakpastian dan rasa takut yang meluas di kalangan pedagang, penggilingan padi, hingga petani.

“Informasi yang beredar telah memicu kegelisahan, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang, di mana sebagian pedagang takut menjual beras karena khawatir terjerat persoalan hukum. Lebih memprihatinkan lagi, laporan Ombudsman RI menunjukkan puluhan penggilingan padi menghentikan operasi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Slamet di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Menurut Slamet, kondisi ini terjadi karena belum adanyamekanisme tata niaga beras yang adil, transparan, dan berpihak pada semua pelaku usaha. Ketidakjelasan aturan dan prosedur distribusi menimbulkan iklim usaha yang penuh tekanan, membuat penggilingan padi mengalami kerugian terus-menerus, dan mengancam stabilitas pasokan beras nasional.

“Saya mendesak pemerintah, khususnya Kemenko Pangan, Bapanas, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk segera memberikan penjelasan resmi dan menyeluruh kepada publik. Jangan biarkan rumor dan ketidakpastian mengatur pasar. Kebijakan yang diambil harus jelas, konsisten, dan mampu melindungi semua pihak mulai dari petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum Rumah Petani Nelayan Nusantara, Slamet mengingatkan bahwa rantai pasok pangan merupakan ekosistem yang saling bergantung. Gangguan pada salah satu mata rantai, seperti penggilingan padi, akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga beras di tingkat konsumen.

“Kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah adalah modal utama menjaga stabilitas pangan. Pemerintah tidak cukup hanya menindak pelanggaran, tetapi harus juga membangun sistem yang adil dan transparan. Ini penting agar tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau dikorbankan demi kepentingan sesaat,” tambahnya.

Slamet juga menegaskan bahwa keberpihakan pada petani dan pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pangan.

“Petani kita sudah berjuang di tengah biaya produksi yang tinggi, cuaca yang tidak menentu, dan tekanan pasar. Jangan sampaimereka dipukul lagi dengan kebijakan yang tidak memberi kepastian,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Slamet meminta semuapihak untuk menjaga kondusivitas pasar dan tidak memperkeruh suasana.

“Kita semua ingin beras tersedia, harga stabil, dan petani sejahtera. Itu hanya mungkin terjadi jika regulasi jelas dan dijalankan secara adil,” pungkasnya.