Jakarta (09/08) — Insiden ledakan pipa gas milik Pertamina EP di Dusun Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Selasa (5/8) dini hari kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap pengawasan dan maintenance sistem keselamatan operasional, terutama di level korporasi.
Ledakan ini menambah daftar kasus keselamatan dan kesehatan kerja yang juga terjadi di wilayah kerja Pertamina yang sudah dikenal paling mumpuni dalam sistem HSE (Health, Safety, Environment). Hal ini menandakan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar insiden teknis, melainkan masalah struktural yang belum terselesaikan secara serius.
Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan manajemen keselamatan di seluruh fasilitas migas, khususnya milik BUMN energi.
Menurutnya, kasus semacam ini bukan yang pertama, bahkan menunjukkan pola berulang yang mengindikasikan lemahnya sistem deteksi dini, prosedur pemeliharaan infrastruktur, dan minimnya transparansi kepada publik terkait penyebab insiden.
“Ledakan maupun kejadian terkait HSE yang terjadi di wilayah kerja Pertamina. Ini jelas menandakan ada yang salah dalam sistem keselamatan operasional kita. Jangan sampai nyawa warga terus dipertaruhkan karena kelalaian teknis yang bisa dicegah,” ujar Ateng.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan fasilitas migas di dekat pemukiman penduduk harus menjadi perhatian serius. Warga sekitar bukan hanya terdampak secara fisik dan psikologis, tapi juga kehilangan rasa aman yang seharusnya dijamin negara.
Oleh karena itu, Ia mendesak Pertamina dan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh instalasi migas nasional, terutama yang berada di area padat penduduk.
“Kalau kita hanya sibuk memberi klarifikasi setiap kali ada ledakan, tanpa perbaikan sistemik, kita tinggal menunggu insiden berikutnya. Harus ada langkah konkret: audit menyeluruh, investigasi independen, dan modernisasi sistem pengawasan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat sipil agar proses evaluasi berjalan transparan dan akuntabel. Ia menambahkan pentingnya peningkatan teknologi monitoring seperti sensor tekanan dan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah potensi kebocoran atau ledakan sejak awal.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Subang, Majalengka, dan Sumedang dimana wilayah Subang sebagai lokasi kejadian, Ateng berkomitmen mengawal isu ini secara serius di DPR. Ia juga meminta agar warga sekitar mendapatkan edukasi dan perlindungan yang layak dalam menghadapi risiko serupa ke depan.
“Ini bukan hanya tentang kerusakan fasilitas. Ini tentang keselamatan manusia, ketahanan energi, dan kredibilitas negara dalam melindungi rakyatnya. Jangan biarkan tragedi menjadi rutinitas,” pungkas Ateng.