Jakarta (02/08) — Menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait adanya pencemaran merkuri pada ikan di Waduk Cirata, anggota komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, mengingatkan agar seorang pejabat publik bersikap lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pangan.
“Saya mengimbau Pak Menteri sebagai pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam membuat statemen. Sebab, setiap ucapan pejabat negara bisa berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya terhadap keberlangsungan usaha dan kehidupan pelaku budidaya di Waduk Cirata,” tegas Slamet.
Lebih lanjut, Slamet yang juga merupakan ketua umum Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN) ini menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya menyampaikan kekhawatiran tanpa tindak lanjut.
Pemerintah harus segera hadir melalui program pembinaan dan sosialisasi secara masif kepada pelaku budidaya, agar mereka memahami risiko yang ada dan mendapat dukungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan hasil produksi.
“Kita harus berpihak pada rakyat. Kalau memang ada masalah, maka solusinya harus jelas dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dikorbankan akibat stigma yang belum tentu benar dan belum diverifikasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Slamet juga mendesak pemerintah untuk segera mengidentifikasi secara serius sumber utama pencemaran yang terjadi di Waduk Cirata.
Jika terbukti ada pihak-pihak industri atau kegiatan lain yang mencemari Daerah Aliran Sungai Citarum, maka harus dilakukan tindakan penegakan hukum secara tegas.
“Jangan sampai masyarakat kecil, seperti para pembudidaya ikan, yang justru menjadi korban, sementara pelaku pencemaran sesungguhnya tidak tersentuh oleh hukum,” ujar legislator dari Dapil Sukabumi tersebut.
Selain itu, menurut Slamet, masyarakat pelaku budidaya juga telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan pengujian kandungan merkuri pada ikan hasil budidaya mereka melalui laboratorium yang telah terakreditasi. Hasilnya, kandungan merkuri dalam tubuh ikan tidak terdeteksi atau berada di bawah ambang batas aman konsumsi.
“Ini menunjukkan bahwa belum tentu tudingan terhadap budidaya ikan di Waduk Cirata benar adanya. Maka, pemerintah harus objektif dalam menyikapi isu ini dan jangan sampai merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” pungkas Slamet.