Oleh: H. Abdul Hadi, SE., MM.
(Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok)

Provinsi Nusa Tenggara Barat patut bersyukur dan berbangga atas kepercayaan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VII Tahun 2025.

Event nasional ini membawa dampak positif yang signifikan, khususnya dalam menggerakkan ekonomi daerah, mendongkrak kunjungan wisata, dan memberi panggung bagi pelaku UMKM serta komunitas olahraga lokal.

Namun, di tengah semarak perayaan olahraga rekreasi ini, muncul kontroversi terkait penyelenggaraan body contest atau kompetisi binaraga wanita.

Banyak masyarakat mengekspresikan kegelisahan atas konten visual dalam pertandingan tersebut yang dianggap kurang selaras dengan norma kesopanan dan nilai budaya masyarakat NTB.

Sebagai Wakil Rakyat dari Pulau Lombok, saya memahami dan menghormati respons tersebut. Masyarakat NTB—baik di Lombok maupun Sumbawa—memiliki tradisi religius dan norma sosial yang dijunjung tinggi.

Kehidupan bermasyarakat di daerah ini sangat erat dengan nilai kesantunan, etika berpakaian, dan penghormatan terhadap ruang publik yang beradab.

Bukan Soal Menolak Olahraga

Perlu ditegaskan bahwa masyarakat NTB tidak anti terhadap olahraga, tidak pula menolak kehadiran peserta dari luar daerah. Kritik yang muncul bukan ditujukan kepada individu atau kelompok, melainkan lebih kepada substansi konten lomba yang dinilai kurang sensitif terhadap konteks budaya lokal.

Dalam hal ini, kita semua perlu melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi. FORNAS adalah ajang nasional, dan tentu penting menjaga semangat keterbukaan dan inklusivitas. Namun demikian, setiap event yang diselenggarakan di daerah juga perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap tuan rumah.

Menjaga Nilai, Mengawal Kemajuan

Dalam kehidupan berbangsa, kita diajarkan pentingnya menjunjung nilai-nilai luhur kebudayaan tanpa menghambat kemajuan. Modernitas bukan berarti menanggalkan akar budaya, dan keterbukaan tidak harus berarti meninggalkan norma.

Ke depan, saya mengajak para penyelenggara event nasional—baik pemerintah daerah, panitia, maupun komunitas olahraga—untuk menjadikan ini sebagai bahan introspeksi. Perlu ada pedoman atau kurasi yang lebih selektif dalam memilih jenis lomba yang ditampilkan di ruang publik, terutama bila diselenggarakan di daerah yang kental dengan nilai religius dan adat istiadat yang kuat.

Kita bisa dan harus menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang ramah, terbuka, namun juga tegas menjaga jati dirinya.

Baca Juga: Aleg PKS Abdul Hadi Harap Pemerintah Antisipatif Dampak Ketidakpastian Global terhadap APBN 2025

Mari Kita Berbenah

FORNAS NTB 2025 harus tetap menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah dan promosi sport tourism yang sehat. Namun, jangan sampai manfaat besar ini dikerdilkan oleh satu kekeliruan dalam kurasi acara.

Saya mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang santun, dialog yang terbuka, dan perbaikan yang konkret. Kita tidak sedang mencari kambing hitam, tapi mencari jalan tengah yang menjaga marwah budaya sekaligus memajukan olahraga nasional.

Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua, dan FORNAS 2025 tetap dikenang sebagai momen kebanggaan, bukan kontroversi.