Jakarta (09/07) — Raker komisi IV dan eselon 1 kementan untuk paparan RKA 2026 sudah terlaksana cukup produktif, paparan kementan memang masih membutuhkan suport dari sisi anggaran dan penajaman program kerja demi mendorong arah yang lebih jelas bagi pencapaian target kedaulatan pangan.

“Anggaran pagu indikatif Kementan dari Kemenkeu baru disetujui 13 Trilyun, anggaran hanya untuk operasional kantor dan gaji ASN kementrian. Anggaran belanja untuk pos program strstegis baru di ajukan ke komisi IV termasuk dukungan anggaran untuk penyuluh pertanian senilai 5.7 Trilyun” papar Riyono Caping.

Rapat bersama eselon satu menjadi pendalaman dan harmonisasi antara usulan Kementan dan masukan dari anggota komisi IV yang mendapatkan banyak masukan dan saran dari daerah pemilihan.

“Saya dapat usulan dari para penyuluh di Pacitan Magetan Trenggalek Ponorogo dan Ngawi bahwa status mereka di tarik ke kementan dan menjadi pegawai pusat, saya dalam rapat memastikan dan menyatakan langsung bahwa kalau di tarik ke pusat harus lebih sejahtera” tambah Riyono.

Penyuluh menjadi garda terdepan bagi kesuksesan program kedaulatan pangan nasional. Program kementan yang mengawal sampai kelompok tani adalah penyuluh pertanian. Faktanya setiap tahun penyuluh pertanian banyak yang pensiun karena usia, tetapi tidak ada pengamgkatan penyuluh baru di setiap kabupaten.

“Ada kurang lebih 30 ribu penyuluh secara nasional, jumlah yang masih kurang dari idealnya 1 desa 1 penyuluh. Kita masih butuh 50 ribu lagi penyuluh yang muda dan mau mendampingi petani” jelas Riyono Caping aleg DPR komisi IV

Kesejahteraan petani menjadi kunci kedaulatan pangan nasional kita. Penyuluh pertanian menjadi motor bagi berjalannya program di level poktan dan gapoktan.