Jakarta (08/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menyampaikan pandangan kritis dan masukan terkait pembangunan desa dan kawasan transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (07/07).

Dalam forum tersebut, anggota dewan asal Dapil Maluku ini menekankan bahwa kemiskinan ekstrem yang masih melanda sejumlah desa bukanlah akibat dari kurangnya potensi lokal atau kualitas sumber daya manusia (SDM), melainkan disebabkan oleh kemiskinan struktural yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

“Banyak desa yang sesungguhnya kaya potensi tetapi masih dikategorikan sebagai desa miskin. Ini menjadi catatan besar bagi kita, bahwa permasalahannya bukan sekadar ekonomi, tetapi menyangkut struktur, akses infrastruktur, dan pelayanan dasar yang belum terpenuhi,” ujar Saadiah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa PDTT di Kompleks DPR RI.

Menurutnya, jika pemerintah serius ingin mewujudkan visi Presiden Prabowo bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa, maka pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik (PLN), jalan, dan jembatan di kawasan timur Indonesia harus menjadi prioritas. Ia menilai, akses yang terbatas menjadi penghambat utama transformasi desa miskin menjadi desa maju.

“Kehadiran negara harus nyata dalam pelayanan dasar. Jika distribusi infrastruktur belum merata, maka cita-cita menjadikan desa berkemajuan akan sulit tercapai,” tegasnya.

Saadiah Uluputty juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan dan penguatan desa supaya dapat “naik kelas” dari desa tertinggal menjadi desa mandiri dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan desa.