Jakarta (09/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly, menyoroti kondisi pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Meski pemerintah menyatakan cadangan LPG nasional dalam kondisi aman dengan kapasitas di atas 10 hari, Junaidi mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
“Kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga cadangan LPG tetap aman. Namun, kita tidak boleh lengah. Ketergantungan impor yang tinggi membuat kita sangat rentan terhadap gejolak global,” ujar Junaidi.
Ia menegaskan bahwa LPG, khususnya LPG 3 kilogram, merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut hajat hidup sehari-hari, sehingga ketersediaannya harus benar-benar dijaga tanpa kompromi.
“LPG bukan sekadar komoditas energi biasa, tetapi kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang pada akhirnya menyulitkan rakyat, terutama kelompok menengah ke bawah,” tegasnya.
Junaidi juga menyoroti peningkatan konsumsi LPG nasional yang kini mencapai sekitar 26.000 metrik ton per hari, serta meningkatnya porsi impor hingga lebih dari 80 persen. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun strategi ketahanan energi jangka panjang.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kita belum mandiri dalam energi, khususnya LPG. Pemerintah harus mempercepat upaya peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber energi,” lanjutnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memastikan skema mitigasi yang telah disiapkan benar-benar berjalan efektif, termasuk pengalihan sumber impor dari negara-negara yang tidak terdampak konflik serta optimalisasi kilang dalam negeri.
Baca Juga: Ateng Sutisna: Kelangkaan LPG 3 Kg Berulang Saat Lebaran, Distribusi Harus Dibenahi
“Langkah diversifikasi impor dan optimalisasi kilang harus dipastikan berjalan maksimal, bukan hanya sekadar rencana. Kita tidak ingin menghadapi situasi di mana suplai terganggu karena ketidaksiapan,” katanya.
Selain itu, Junaidi juga meminta agar distribusi LPG bersubsidi dapat diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Distribusi LPG 3 kg harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada penyelewengan yang justru memperparah kelangkaan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat tidak panik, sekaligus memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir dalam menjamin kebutuhan energi dasar.
“Pemerintah harus terbuka dan responsif. Informasi yang jelas akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Junaidi.