Jakarta (26/03) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kg yang kembali terjadi di wilayah Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang) selama momentum Idul Fitri 1447 H. Ia menilai kelangkaan dan lonjakan harga yang dialami masyarakat menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi energi bersubsidi.
Menurutnya, secara nasional stok LPG berada dalam kondisi aman dan pemerintah juga telah menambah pasokan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi. Namun, persoalan tetap muncul di tingkat distribusi.
“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia mencatat adanya lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer hingga jauh di atas harga yang ditetapkan, serta laporan kekosongan stok di beberapa titik.
Baca Juga: Momentum Ramadan, Ateng Sutisna Perkuat Nilai Kebangsaan Bersama Warga Majalengka
Ia juga mengingatkan agar LPG 3 kg benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Ia mengimbau kalangan mampu dan pelaku usaha nonmikro untuk beralih ke LPG nonsubsidi.
“Gas subsidi itu untuk masyarakat kecil. Jangan sampai disalahgunakan oleh yang tidak berhak,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan pertama kali terjadi dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta tata distribusi di tingkat daerah.
Untuk itu, ia mendorong beberapa langkah perbaikan. Pertama, distribusi LPG harus tetap berjalan tanpa terhenti, termasuk saat hari libur. Kedua, operasi pasar perlu digelar di wilayah yang mengalami lonjakan harga.
Ketiga, penyaluran berbasis NIK harus dipercepat agar subsidi lebih tepat sasaran. Keempat, aparat diminta tegas menindak pelanggaran, mulai dari penjualan di atas harga hingga praktik pengoplosan.
“Masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada perbaikan nyata supaya masyarakat tidak terus mengalami hal yang sama setiap tahun,” kata Ateng.
Di akhir, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya bisa terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.