Jakarta (27/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, memberikan tanggapan resmi mengenai rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN serta langkah pengetatan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah. Melalui rilis media yang dikeluarkan pada Jumat (27/03/2026), legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menegaskan bahwa setiap kebijakan efisiensi harus sejalan dengan upaya penguatan akuntabilitas birokrasi dan tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Terkait kebijakan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah, Aus menyatakan dukungan penuhnya demi memastikan penggunaan APBD yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi dan pemulihan pasca-Lebaran 2026, anggaran daerah sudah sepatutnya difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat di daerah, seperti perbaikan infrastruktur lokal dan penguatan daya beli masyarakat, ketimbang agenda seremonial di luar negeri.\

Baca Juga: Aus Hidayat Nur Soroti Tantangan Pers dan AI dalam Demokrasi

Namun, Aus memberikan catatan kritis dan pengawasan ketat terhadap wacana pemberian jatah WFH satu hari bagi ASN yang sedang digodok pemerintah. Ia menyoroti bahwa kebijakan fleksibilitas kerja ini jangan sampai mengganggu kinerja sektor-sektor pelayanan publik yang bersifat tatap muka, seperti Kantor Pertanahan (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama warga dalam mengurus administrasi penting.

“Kami di Komisi II mengapresiasi semangat efisiensi operasional, namun pelayanan kepada masyarakat adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar,” tegas Aus dalam pernyataannya. Ia meminta agar Kementerian Dalam Negeri dan KemenPAN-RB melakukan simulasi yang matang agar kebijakan ini tidak menimbulkan tumpukan berkas atau penundaan prosedur yang merugikan warga, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan akses digital yang masih terbatas seperti di pelosok Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, legislator PKS ini mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan kinerja ASN selama masa kerja dari rumah agar produktivitas tetap terjaga. Aus menilai pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur pelaporan kinerja digital yang transparan dan dapat dipantau secara langsung, sehingga kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai hari libur tambahan yang justru menurunkan integritas serta kedisiplinan aparatur negara.

Sinergi antara digitalisasi birokrasi dan fleksibilitas kerja dipandang sebagai prasyarat mutlak keberhasilan kebijakan ini agar tidak terjadi backlog pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan. Aus berharap pemerintah juga serius membenahi kualitas jaringan internet di daerah agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara mandiri tanpa harus terkendala oleh keberadaan fisik petugas, sehingga efisiensi energi dan anggaran benar-benar tercapai tanpa mengurangi hak publik atas layanan yang prima.

Sebagai penutup, Aus Hidayat Nur berkomitmen bahwa Komisi II DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini melalui rapat kerja bersama mitra terkait di pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari efisiensi anggaran perjalanan dinas dan operasional kantor benar-benar dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat banyak, serta memastikan negara tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi konstituennya di seluruh penjuru tanah air.