Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyoroti potensi konflik antara dunia pers dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem demokrasi, politik, dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan melalui rilis media pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam keterangannya, Aus menyatakan bahwa kemajuan teknologi AI membawa dampak signifikan terhadap ekosistem informasi nasional, khususnya dalam produksi, distribusi, dan interpretasi informasi politik. Ia menilai perkembangan ini perlu disikapi secara serius karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi.

“Pers selama ini berfungsi sebagai pilar demokrasi dan pengawas kekuasaan. Namun kini, AI hadir sebagai aktor baru yang mampu memproduksi dan menyebarkan informasi dalam skala besar dan sangat cepat,” ujar Aus dalam rilis tersebut.

Menurut Aus, salah satu kerawanan terbesar adalah meningkatnya potensi disinformasi, termasuk penggunaan teknologi deepfake untuk memanipulasi pernyataan atau citra tokoh publik. Ia menilai kondisi ini sangat berbahaya, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu atau dalam situasi krisis nasional.

“Jika tidak diantisipasi, AI bisa dimanfaatkan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Ini berpotensi merusak legitimasi demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun media,” jelasnya.

Aus juga menyoroti adanya pergeseran otoritas informasi di tengah masyarakat. Ia mengamati bahwa publik kini cenderung mencari ringkasan atau jawaban instan melalui sistem AI dibandingkan membaca laporan jurnalistik secara utuh.

“Pers bekerja dengan standar verifikasi dan tanggung jawab etis. Sementara AI bekerja berdasarkan algoritma dan data. Jika publik lebih mempercayai sistem yang tidak memiliki akuntabilitas moral, ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Aus menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan AI oleh institusi pemerintah. Ia mengingatkan agar penerapan teknologi dalam analisis kebijakan dan pelayanan publik tidak menjadi ‘kotak hitam’ yang sulit diawasi.

“Algoritma tidak boleh menggantikan akuntabilitas. Setiap kebijakan publik harus tetap bisa diuji dan diaudit secara terbuka,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Aus mendorong adanya regulasi yang adaptif serta penguatan etika penggunaan AI. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pers, pemerintah, dan pengembang teknologi agar AI tidak menjadi alat manipulasi kekuasaan.

“AI bukan musuh demokrasi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai konstitusional. Pers tetap memegang peran penting sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan,” tutupnya.