Jakarta (10/03) — Kementerian PANRB meluncurkan Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal sebagai wadah penguatan integritas, independensi, dan kompetensi para auditor pemerintah dalam menjaga tata kelola birokrasi. Menteri Rini Widyantini (24/02/2026) menekankan bahwa peran pengawas internal kini harus bergeser dari sekadar penemu pelanggaran menjadi mitra strategis yang mampu memberikan sistem peringatan dini bagi organisasi. Kehadiran asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat zona integritas dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pengawasan yang profesional, objektif, dan kredibel di tingkat pemerintah maupun korporasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang meluncurkan Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal sebagai wadah penguatan integritas, independensi, dan kompetensi auditor pemerintah dalam menjaga tata kelola birokrasi. Pembentukan asosiasi ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang adaptif dan profesional.

“Pengawasan internal tidak boleh lagi dipandang semata sebagai pencari kesalahan, tetapi harus menjadi mitra strategis organisasi dalam membangun sistem yang sehat dan akuntabel,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa pergeseran paradigma pengawas internal menuju peran strategis yang mampu memberikan sistem peringatan dini (early warning system) akan membantu mencegah potensi pelanggaran sejak awal. Pendekatan preventif ini diyakini lebih efektif dalam menjaga integritas birokrasi dibandingkan pendekatan korektif semata.

Baca juga: Isi Kekosongan Formasi, Aher Dukung Rencana KemenPANRB Buka Penerimaan CPNS Tahun 2026

“Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan independensi auditor pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang objektif dan kredibel. Dengan adanya asosiasi, para pengawas internal diharapkan memiliki standar etik dan profesionalisme yang lebih terstruktur serta berkelanjutan,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bahwa kehadiran asosiasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan zona integritas di berbagai instansi pemerintah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Tidak hanya di sektor publik, prinsip pengawasan profesional dan independen juga relevan untuk diterapkan di lingkungan korporasi.

“Sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan aparatur negara, Komisi II DPR RI akan terus mendukung agenda reformasi birokrasi yang berfokus pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepercayaan publik lahir dari tata kelola yang bersih dan pengawasan yang kuat. Asosiasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat fondasi birokrasi yang profesional dan berintegritas,” tutup Kang Aher.