Jakarta (09/03) — Menteri PANRB Rini Widyantini mengisyaratkan pembukaan tes CPNS pada tahun 2026 yang akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru untuk mengisi sekitar 160 ribu posisi kosong akibat pensiun. Saat ini kementerian tengah memetakan kebutuhan formasi dan kompetensi spesifik yang diperlukan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
Proses pengajuan anggaran terkait kesiapan rekrutmen ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihitung lebih lanjut secara matang. Rini menekankan bahwa pengumuman resmi baru akan dilakukan setelah ada kepastian mengenai kualifikasi yang dibutuhkan serta ketersediaan anggaran negara, dengan harapan koordinasi antarlembaga dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat. (25/02/2026)
Menyikapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap sinyal kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang mengisyaratkan pembukaan tes CPNS pada tahun 2026. Rencana rekrutmen tersebut akan difokuskan pada lulusan baru (fresh graduate) untuk mengisi sekitar 160 ribu posisi kosong akibat pensiun aparatur sipil negara dalam beberapa tahun terakhir.
“Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan memastikan regenerasi birokrasi berjalan optimal. Pengisian formasi akibat pensiun harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Baca juga: Aher Dorong Kemendagri dan Kementerian PU Lakukan Percepatan Pembangunan KIPP di Empat DOB Papua
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah memetakan kebutuhan formasi serta kompetensi spesifik yang diperlukan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kompetensi dinilai penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Terkait aspek pembiayaan, proses pengajuan anggaran telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna dilakukan perhitungan secara matang. Hal ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan kesiapan fiskal sebelum pengumuman resmi dilakukan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 memperhatikan bahwa pengumuman pembukaan CPNS 2026 baru akan dilakukan setelah terdapat kepastian mengenai kualifikasi yang dibutuhkan serta ketersediaan anggaran negara. Langkah ini tepat agar proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan ekspektasi yang belum pasti di masyarakat.
“Sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan aparatur negara, kami di Komisi II DPR RI akan terus mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan rekrutmen agar menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas. Regenerasi birokrasi adalah kebutuhan strategis. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi antarlembaga yang solid, rekrutmen CPNS 2026 diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia,” demikian tutup Kang Aher.