Jakarta (06/03) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran tentang Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (Asri) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. SE ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung mitigasi risiko lingkungan, pengelolaan sampah terintegrasi, serta penataan estetika ruang publik.

Pelaksanaan gerakan ini melibatkan ASN dan masyarakat setiap hari Selasa di lingkungan kantor dan hari Jumat di area publik tanpa mengganggu pelayanan. Kepala daerah juga diminta melakukan monitoring berkala dan melaporkan hasilnya kepada Kemendagri, sementara inspektur daerah bertugas mengawasi jalannya pembersihan lingkungan di lapangan. (19/02/2026)

Mengomentari hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang menerbitkan Surat Edaran tentang Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (Asri) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan ini merupakan inisiatif positif dalam memperkuat kesadaran kolektif menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang publik di daerah.

“Kebersihan dan keindahan lingkungan adalah bagian dari pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menyatakan bahwa Surat Edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung mitigasi risiko lingkungan, pengelolaan sampah terintegrasi, serta penataan estetika ruang publik. Pendekatan sistematis ini penting agar gerakan tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan di tingkat daerah.

Baca juga: Aher Dukung Sinergi BNPP dan Pertamina Foundation Perkuat Ekonomi Kawasan Perbatasan

“Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat setiap hari Selasa di lingkungan kantor serta setiap hari Jumat di area publik, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Keseimbangan antara partisipasi sosial dan profesionalisme pelayanan harus tetap dijaga,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II menyampaikan bahwa kepala daerah diminta melakukan monitoring berkala dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kemendagri. Sementara inspektur daerah bertugas mengawasi jalannya kegiatan pembersihan lingkungan di lapangan guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas program.

“Sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI akan terus mendorong implementasi kebijakan yang memperkuat tata kelola lingkungan dan partisipasi publik. Gerakan Indonesia Asri harus menjadi budaya bersama, bukan hanya kegiatan rutin. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan membanggakan,” demikian tutup Kang Aher.