Jakarta (04/03) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjalin kerja sama strategis dengan Pertamina Foundation melalui nota kesepahaman untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan. Fokus kolaborasi mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, serta pemanfaatan teknologi energi terbarukan.
Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman (14/02/2026) menyatakan sinergi ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan sebagai beranda depan negara yang mandiri dan berdaya saing. Ruang lingkup kerja sama juga meliputi bidang pendidikan dan budaya dengan dukungan korporasi nasional. Melalui langkah konkret ini, pemerintah optimistis pembangunan kawasan perbatasan akan lebih inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terluar Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menjalin kerja sama strategis dengan Pertamina Foundation melalui nota kesepahaman guna mempercepat pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan. Sinergi antara lembaga pemerintah dan korporasi nasional merupakan langkah konkret untuk memperkuat pembangunan wilayah terluar Indonesia.
“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara kita. Pembangunannya tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi masyarakatnya,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa fokus kolaborasi BNPP dan Pertamina Foundation mencakup peningkatan kualitas SDM, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, serta pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Program ini selaras dengan upaya membangun ekonomi lokal yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
“Selain aspek ekonomi, ruang lingkup kerja sama juga meliputi bidang pendidikan dan budaya dengan dukungan korporasi nasional. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas kebangsaan sekaligus membuka peluang pengembangan potensi lokal berbasis kearifan daerah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan bahwa sinergi tersebut bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan agar mampu tumbuh sebagai wilayah yang mandiri dan kompetitif. Keberlanjutan program menjadi kunci agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kami di Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mendorong kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini harus dijaga kesinambungannya, dengan pengawasan dan evaluasi yang terukur sehingga benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terluar Indonesia. Dengan langkah konkret dan sinergi yang kuat, kita optimistis kawasan perbatasan akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang membanggakan bangsa,” demikian tutup Kang Aher.