Jakarta (09/12) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mengingatkan pemerintah untuk bekerja ekstra keras dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (8/12), Abdul Hadi menekankan bahwa kesuksesan penanganan Nataru kali ini bergantung pada seberapa baik pemerintah memadukan jaminan keselamatan infrastruktur dengan kualitas pelayanan publik yang humanis.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 (Pulau Lombok) ini meminta adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Menurutnya, ego sektoral harus dihilangkan demi mendukung kelancaran operasi di lapangan. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan penumpang melalui pemeriksaan menyeluruh (ramp check) terhadap kondisi fisik sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta fasilitas keselamatannya.
“Kami mendorong pemerintah memadukan aspek teknis keselamatan dengan layanan yang memanusiakan. Secara teknis, ramp check sarana transportasi tidak boleh sekadar formalitas. SDM operasionalnya juga vital, maka kami mendesak pemeriksaan kesehatan rutin bagi supir, kapten kapal, pilot, dan masinis selama periode ini. Jangan sampai kelelahan pengemudi menjadi penyebab kecelakaan,” tegas Abdul Hadi.
Terkait manajemen lalu lintas, Abdul Hadi meminta penerapan rekayasa lalu lintas yang cerdas di titik-titik rawan macet, kawasan wisata, dan perlintasan sebidang. Ia juga menyoroti pentingnya penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL), parkir liar di bahu jalan, serta pasar tumpah yang kerap menghambat arus. Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan fasilitas buffer zone untuk mengurai kepadatan saat puncak arus keberangkatan dan kepulangan.
Di sektor infrastruktur jalan, Abdul Hadi mendesak pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan preservasi Jalan Tol maupun Jalan Nasional. Ia meminta agar seluruh pekerjaan konstruksi infrastruktur dihentikan sementara selama masa libur agar tidak memperparah kemacetan.
“Selain infrastruktur fisik, kami menuntut pelayanan yang ramah dan humanis. Petugas di lapangan harus memberikan prioritas dan bantuan khusus kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Di sisi lain, pemerintah harus mengawasi harga tiket agar tetap wajar dan memastikan digitalisasi tiket penyeberangan berjalan lancar untuk mencegah penumpukan penumpang,” imbuh Politisi PKS asal Lombok ini.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem di akhir tahun, Abdul Hadi meminta BMKG untuk meningkatkan diseminasi informasi cuaca, gempa, dan siklon tropis secara cepat dan akurat kepada operator transportasi dan masyarakat. Hal ini harus didukung oleh kesiapsiagaan Basarnas dalam aspek personil dan peralatan.
“Kami meminta adanya tim tanggap darurat yang standby di daerah rawan banjir, longsor, dan rob. Pastikan quick response time dalam penanganan kecelakaan dan bencana alam benar-benar terlaksana. Kesiapan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya yang sedang berlibur,” pungkas Abdul Hadi.