Jakarta (23/09) — Anggota DPR RI, Haji Jalal Abdul Nasir, menegaskan bahwa kesepakatan RAPBN 2026 harus benar-benar menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, indikator pembangunan yang disepakati bersama pemerintah dan DPR seperti penurunan tingkat kemiskinan 6,5–7,5%, penciptaan lapangan kerja formal, hingga peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas.

“RAPBN 2026 harus mampu menjawab tantangan nyata bangsa: pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Program yang dirancang mesti menyentuh langsung masyarakat bawah agar manfaatnya terasa luas,” tegas Haji Jalal di Kompleks Parlemen, Senayan.

Haji Jalal juga menyoroti pentingnya keseimbangan pembangunan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ia menilai langkah pemerintah menetapkan target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 sebagai komitmen awal yang patut dijaga konsistensinya.

“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga harus berorientasi pada keberlanjutan. Anak cucu kita berhak atas lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, ia mengingatkan agar peningkatan belanja negara yang mencapai Rp 3.842,73 triliun harus dikelola secara efektif. Haji Jalal menilai tambahan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 12,3 triliun dan Dana Transfer ke Daerah Rp 43 triliun perlu diawasi agar tepat sasaran, terutama untuk memperkuat layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM.

“APBN bukan sekadar angka triliunan, melainkan amanah rakyat. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Aleg PKS Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan di NTT

Menutup pernyataannya, Haji Jalal menegaskan DPR bersama Fraksi PKS akan terus mengawal RAPBN 2026 agar menjadi instrumen fiskal yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menjadi alat untuk memperkuat ketahanan bangsa menghadapi tantangan global.