Kupang (12/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XII, Haji Jalal Abdul Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan elektrifikasi dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil bersubsidi. Hal ini disampaikan dalam kunjungan reses di NTT pada Senin (11/8), yang difokuskan pada isu pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di wilayah kepulauan.

Haji Jalal menyoroti karakteristik geografis NTT yang terdiri dari 1.192 pulau, dengan tantangan distribusi energi dan logistik yang mahal.

“NTT memiliki potensi EBT yang sangat besar, mulai dari panas bumi, surya, angin, hingga arus laut. Namun, kapasitas terpasang masih jauh di bawah potensi, salah satunya karena kendala pembiayaan, perizinan, dan infrastruktur,” ujarnya.

Dalam RUPTL 2021–2030, pengembangan PLTP, PLTS, PLTA, dan PLTM di NTT telah menjadi prioritas. Beberapa proyek telah beroperasi, seperti PLTP Ulumbu (10 MW) dan PLTP Sokoria (8 MW), serta PLTS Oelpuah (5 MWp). Namun, banyak potensi belum dimaksimalkan.

“Kami mendorong pemerintah untuk mempermudah perizinan lahan, memperkuat pelatihan teknis lokal, dan mengintegrasikan teknologi penyimpanan energi agar PLTS dan PLTP dapat beroperasi optimal,” tegas Haji Jalal.

Haji Jalal juga menyoroti dan memberi masukan terkait ketergantungan NTT pada BBM bersubsidi dengan biaya subsidi negara sekitar Rp 790 miliar per tahun.

“Transisi energi di NTT harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan BBM melalui konversi ke EBT, sekaligus membangun sistem logistik energi yang efisien, aman, dan berkeadilan,” tambahnya.

Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi mendorong percepatan pembangunan energi bersih di NTT.

“Energi terbarukan bukan hanya soal listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi karbon. Ini adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkasnya.