Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai usul DPR RI. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya kemudahan pemulihan dokumen kependudukan dan pertanahan bagi masyarakat terdampak bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Aher
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen,
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyoroti rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rangkaian pembahasan APBN 2027. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks
Jakarta (28/08) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mendorong percepatan proses penetapan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Menurutnya, kepastian kepemimpinan BI sangat krusial di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan stabilitas dan kepastian kebijakan. Hal tersebut disampaikan Kholid dalam sesi PKS Legislative Report jelang
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyambut rampungnya penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Menurutnya, regulasi tersebut harus menjadi instrumen baru untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga dunia usaha tetap bertumbuh. Hal
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menekankan pentingnya komitmen calon pimpinan Bank Indonesia (BI) untuk menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkualitas. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak PT Pos Indonesia segera menuntaskan pembayaran hak-hak karyawan yang hingga kini disebut masih tertunggak dengan nilai sekitar Rp158 miliar. Ia menegaskan, hak karyawan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk keadilan bagi para pekerja yang telah mengabdi. Hal tersebut disampaikan Rahmat
Jakarta (28/08) — Deputi Pembinaan Keluarga Pejabat Publik Bidang Pembinaan Pejabat Publik (BP3U) DPP PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas kepemimpinan, keteladanan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Webinar Nasional Pembinaan Keluarga Pejabat Publik PKS yang mengangkat tema “Keluarga
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare per 22 Agustus 2026, dengan Kalimantan Barat