Jakarta (10/04) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan kemajuan signifikan dalam penanganan pengungsi pascabencana di Sumatera, di mana hampir seluruh warga tidak lagi tinggal di tenda darurat. Bahkan saat ini, jumlah pengungsi yang tersisa hanya sekitar 47 kepala keluarga atau 173 jiwa dari total awal yang mencapai 2,1 juta orang. Meskipun pemulihan hunian mendekati tuntas, Mendagri Tito Karnavian (18/03/2026) menekankan bahwa rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah, jalan desa, dan normalisasi sungai masih membutuhkan waktu. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur secara bertahap agar layanan publik di daerah terdampak bencana dapat kembali berfungsi secara normal dan menyeluruh.
Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kemajuan signifikan dalam penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera. Berdasarkan laporan tersebut, hampir seluruh warga terdampak bencana tidak lagi tinggal di tenda darurat. Jumlah pengungsi yang tersisa tercatat hanya sekitar 47 kepala keluarga atau 173 jiwa, menurun drastis dari total awal yang mencapai sekitar 2,1 juta orang. Akan tetapi, proses pemulihan pascabencana belum sepenuhnya selesai, sehingga masih diperlukan percepatan rehabilitasi berbagai fasilitas publik yang terdampak.
“Laporan ini adalah capaian yang patut diapresiasi. Penurunan jumlah pengungsi secara signifikan menunjukkan adanya kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan hunian memang sudah mendekati tuntas, tetapi rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah, jalan desa, serta normalisasi sungai harus menjadi perhatian serius agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai keberlanjutan pemulihan infrastruktur menjadi kunci dalam memastikan masyarakat tidak hanya kembali memiliki tempat tinggal, tetapi juga mendapatkan kembali akses terhadap layanan dasar secara optimal. Oleh karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah terdampak.
“Sekolah harus segera berfungsi penuh, akses jalan harus kembali lancar, dan pengendalian aliran sungai perlu dituntaskan untuk mencegah risiko bencana berulang. Pendekatan bertahap dan terencana dengan baik akan memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kualitas pembangunan,” jelas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Baca Juga: Aher Dukung Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Backlog Perumahan Nasional
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar seluruh program pemulihan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh proses pemulihan pascabencana di Sumatra dapat segera rampung secara menyeluruh.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam proses rehabilitasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Tujuan akhir kita adalah memastikan masyarakat dapat kembali hidup secara normal, aman, dan produktif pascabencana,” demikian tutup Kang Aher.