Jakarta (08/04) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, melaksanakan kunjungan pengawasan perorangan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Senin, 30/03/2026) guna meninjau perkembangan realisasi pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, terdapat tren penurunan pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta perubahan skema pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Bapenda adalah OPD pencari anggaran, sedangkan yang lain pengguna anggaran. Saat ini adanya tren penurunan pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, serta perubahan skema pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan komposisi bagi hasil pajak dari sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, menjadi 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota tentu berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah provinsi,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya strategi baru dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang menjadi tulang punggung fiskal Jawa Barat. Salah satu yang menjadi tumpuan harapan adalah pajak kendaraan bermotor. Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi andalan utama dalam menopang pendapatan daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Potensi dari sektor pajak kendaraan bermotor harus terus dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, serta inovasi kebijakan yang memudahkan masyarakat tanpa mengurangi potensi penerimaan. Inovasi digital saat ini, Bapenda bisa melihat real time pendapatan pajak. Selain itu, saat ini pembayaran pajak sangat mudah, dapat melalui internet serta hadir di berbagai tempat seperti gerai-gerai di mal dan lainnya, serta bisa mendapatkan bukti dengan cepat. Inovasi yang dilakukan Bapenda dalam sosialisasi dan penyadaran kepatuhan membayar pajak kepada masyarakat tidak memberatkan,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 Dapil Jawa Barat II mendorong Bapenda Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Jasa Raharja, guna memastikan integrasi data serta peningkatan efektivitas pemungutan pajak kendaraan. Selain itu, pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dengan daya beli masyarakat, agar kebijakan fiskal tetap berpihak pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan warga.

“Saya usulkan operasi terhadap penunggak pajak di hari Jumat. Menyadarkan wajib pajak, di Jawa Barat ada 5 juta penunggak pajak dari 16 juta wajib pajak. Apabila bisa ditingkatkan pembayar wajib pajak, misalnya setengah saja dari penunggak pajak tersebut, maka cukup besar untuk peningkatan pendapatan daerah. Selain operasi lapangan, dengan pembangunan infrastruktur yang bagus dan pelayanan optimal, maka penyadaran kepada masyarakat yaitu dengan membangun kepercayaan bahwa penggunaan pajak sesuai dengan koridornya. Sehingga, bisa menggenjot pendapatan pajak dan tentunya menutupi efisiensi yang saat ini berlangsung. Terakhir, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal, transparan, dan mampu menjawab tantangan fiskal di tengah dinamika kebijakan nasional,” demikian tutup Kang Aher.