Jakarta (08/04) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.000 per dolar AS dan mencatatkan titik terlemah sepanjang sejarah. Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan otoritas moneter untuk memperkuat langkah antisipatif di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Menurut Idrus, stabilitas nilai tukar bukan hanya persoalan teknis moneter, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.
“Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.000 per dolar AS tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan bahwa langkah-langkah stabilisasi benar-benar efektif dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Idrus.
Ia mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus melakukan intervensi di pasar melalui berbagai instrumen operasi moneter. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya menjaga stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan pada bank sentral semata.
“Kita mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang aktif menjaga stabilitas melalui intervensi di pasar. Namun, ini tidak cukup. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan fiskal yang kuat, pengendalian impor, serta penguatan sektor riil agar tekanan terhadap rupiah bisa diminimalisir,” tegasnya.
Idrus juga menyoroti faktor eksternal seperti konflik geopolitik global dan dinamika harga komoditas yang turut memengaruhi nilai tukar. Meski demikian, ia menekankan bahwa ketahanan ekonomi domestik tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan tersebut.
“Faktor global memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi daya tahan ekonomi nasional ada di tangan kita sendiri. Penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor bernilai tambah, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Baca Juga: Krisis Energi Global Babak Baru, Habib Idrus: APBN Harus Siap Hadapi Guncangan Harga Minyak
Lebih jauh, Idrus mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor, inflasi, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi masyarakat dari dampak lanjutan.
Ia pun mendorong adanya komunikasi publik yang transparan dan menenangkan agar tidak memicu kepanikan di pasar maupun di masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan berbasis data sangat penting agar situasi ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan,” pungkas Idrus.