Jakarta (28/03) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Dewan Energi Nasional (DEN) yang mendorong adanya penyusunan Rencana Umum Minyak dan Gas Bumi (RUPMG) sebagai peta jalan jangka panjang dalam pengelolaan sektor migas nasional.
Menurutnya, langkah ini harus segera dilakukan di tengah situasi global yang semakin sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik yang menyebabkan gangguan rantai pasok hingga fluktuasi harga energi dunia membuat ketahanan energi tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan jangka pendek semata.
“Kita tidak bisa lagi mengelola energi dengan pendekatan reaktif. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang jelas agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi rentan,” ujarnya.
Ia menilai selama ini perencanaan sektor migas masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Kebijakan yang berjalan cenderung sektoral dan mengikuti siklus anggaran tahunan, sehingga sulit menjawab kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.
Padahal, di tengah target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan energi, khususnya migas, dipastikan akan terus naik. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor yang cukup besar.
Baca juga:
Ateng Sutisna Desak Wacana WFH Satu Hari untuk Tekan Konsumsi BBM Dievaluasi
Data menunjukkan bahwa impor minyak mentah yang dilakukan masih mencapai sekitar 32 persen dari kebutuhan kilang, sementara impor BBM jadi berada di kisaran 36 persen. Kondisi ini membuat ketahanan energi nasional sangat sensitif terhadap gejolak global.
“Selama ketergantungan impor masih tinggi, setiap guncangan global akan langsung berdampak ke dalam negeri. Ini yang harus diputus,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya infrastruktur energi di dalam negeri. Kapasitas kilang yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara pengembangan energi alternatif juga belum mencapai target yang diharapkan.
Dalam konteks ini, ia menilai kehadiran RUPMG menjadi penting sebagai arah kebijakan yang lebih terstruktur dan terukur, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, sektor migas membutuhkan instrumen perencanaan yang setara seperti halnya dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor kelistrikan, yang selama ini telah mampu memberikan kepastian investasi dan arah pengembangan jangka panjang.
“Kalau listrik punya rencana yang jelas, migas juga harus punya perencanaan yang sama kuatnya. Ini penting untuk menarik investasi dan memastikan pasokan energi terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ateng menekankan bahwa perencanaan energi ke depan tidak cukup hanya melihat dari sisi ketersediaan pasokan. Ada empat aspek yang wajib diperhatikan, yakni ketersediaan energi, kemudahan akses, keterjangkauan harga, dan penerimaan masyarakat. Menurutnya, tanpa perencanaan yang menyeluruh, berbagai persoalan lama akan terus berulang, mulai dari inefisiensi investasi, keterlambatan pengembangan cadangan energi, hingga ketimpangan distribusi.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian indeks ketahanan energi nasional saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang aman. Di balik angka yang terlihat stabil, masih terdapat sejumlah kerentanan yang perlu segera dibenahi, seperti ketergantungan impor energi yang masih tinggi serta belum optimalnya infrastruktur dalam negeri yang dapat melemahkan ketahanan energi jika terjadi guncangan global.
“Jangan puas dengan angka. Kalau fondasinya masih rapuh, sedikit guncangan saja bisa berdampak besar,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penyusunan RUPMG harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola energi nasional, termasuk untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat produksi dalam negeri.
“RUPMG harus menjadi kompas utama kebijakan energi. Tanpa itu, kita hanya akan terus bereaksi terhadap krisis, bukan mengantisipasinya,” pungkasnya.