Jakarta (27/03) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengecam keras kebijakan otoritas Israel yang melarang umat Islam melaksanakan salat selama Ramadan dan Idulfitri di Masjidil Aqsa. Larangan ini pun sudah berlangsung lebih dari 20 hari di bulan Ramadan, sejak serangan Israel-AS ke Iran. Anggota DPR RI asal Banten ini menilai tindakan ini sebagai bentuk nyata pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang semakin serius dan berulang dilakukan penjajah Israel.
Larangan tersebut dinilai sebagai langkah yang kian agresif, sekaligus mencerminkan semakin beraninya Israel dalam mengabaikan hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan global. Tindakan ini tidak hanya mencederai kebebasan beragama, tetapi juga memperkeruh situasi dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas.
“Masjidil Aqsa bukan sekadar tempat ibadah biasa, tetapi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai kiblat pertama umat Islam,” tegas Jazuli Juwaini.
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai bahwa pembatasan terhadap ibadah di Masjidil Aqsa merupakan bentuk penindasan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Tindakan tersebut juga berisiko menyulut kemarahan umat Islam global serta mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.
Baca Juga: Jazuli Juwaini Menerima Kunjungan Edukasi dari SMPIT Insan Cita Serang
Oleh karena itu, ia mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk memaksa Israel tunduk pada aturan status quo terhadap situs bersejarah umat Islam dan Kristen di Yerusalem Timur tersebut serta menghormati hak dan kebebasan beribadah di dalamnya. Ia juga meminta agar akses umat Islam ke Masjidil Aqsa dibuka sepenuhnya tanpa pembatasan, serta mengajak negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, dan pihak lainnya untuk tidak tinggal diam dan mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah adalah tanggung jawab bersama masyarakat dunia. Upaya kolektif diperlukan untuk memastikan keadilan dan perdamaian tetap terjaga.