Jakarta (07/03) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk menyukseskan program Tiga Juta Rumah, inisiatif Presiden Prabowo, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri berkomitmen mendukung program ini melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur lewat peraturan kepala daerah. Tito (25/02/2026) meminta pemda aktif melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik agar proses perizinan perumahan menjadi lebih cepat, bahkan ditargetkan selesai dalam hitungan menit. Sinergi antara pemerintah pusat, pengembang, dan pemerintah daerah sangat krusial agar masyarakat bisa mendapatkan hunian layak dengan harga yang lebih terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.
Mengomentari hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan kesepakatannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang mendorong kepala daerah untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sebagai inisiatif Prabowo Subianto dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Akses terhadap rumah yang layak adalah kebutuhan dasar. Dukungan regulasi dan percepatan perizinan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai Kemendagri berkomitmen mendukung program tersebut melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur melalui peraturan kepala daerah. Kebijakan ini akan meringankan beban biaya bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan perumahan.
Baca juga: Aher Dorong Kemendagri Instruksikan TPID Lakukan Pengawasan Ketat Harga Bahan Pokok Selama Ramadan
“Kita apresiasi dorongan Kemendagri agar pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi serta mengoptimalkan layanan di Mal Pelayanan Publik sehingga proses perizinan dapat dipercepat, bahkan ditargetkan selesai dalam hitungan menit. Transformasi pelayanan ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang responsif dan pro-rakyat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang sangat krusial untuk memastikan program berjalan efektif di berbagai wilayah Indonesia. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar regulasi, pembiayaan, dan penyediaan lahan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami di Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mendorong percepatan kebijakan yang memudahkan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Tiga Juta Rumah harus menjadi gerakan bersama. Dengan kolaborasi yang solid dan pelayanan yang cepat, masyarakat dapat memperoleh hunian layak dengan harga yang lebih terjangkau,” demikian tutup Kang Aher.