Jakarta (01/03) — Langit Timur Tengah yang membara pasca aksi saling balas rudal antara Israel dan Iran kini mengirimkan awan mendung ke langit ekonomi Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, memperingatkan kemungkinan munculnya “tsunami” geoekonomi bagi Indonesia apabila aksi saling serang berkelanjutan. Karena itu, penting bagi pemerintah meracik kebijakan fiskal secara presisi guna menghadapi berbagai kemungkinan dampak ekonomi yang timbul.
Menurut Amin, eskalasi konflik di Selat Hormuz menjadi ancaman langsung terhadap urat nadi pasokan energi dunia. Harga minyak mentah yang melambung di atas US$100 per barel memaksa APBN 2026 berdiri di tepi jurang defisit.
Ia menilai, serangan balasan Iran ke sekutu AS di Teluk akan menciptakan efek domino yang tak terelakkan.
“Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm imported inflation yang bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut di Senayan, Minggu (1/3).
Imported inflation adalah kenaikan harga di dalam negeri akibat mahalnya barang impor (seperti BBM, gandum, kedelai, dan bahan baku pupuk), baik karena harga global naik maupun nilai tukar mata uang melemah. Dampaknya, biaya produksi meningkat dan harga barang ikut naik. Inflasi ini berasal dari faktor eksternal, bukan karena tingginya permintaan masyarakat di dalam negeri.
Menurut Amin, Indonesia kini terjebak dalam simalakama. Membiarkan subsidi membengkak akan menjebol pertahanan fiskal, namun memangkasnya tanpa perhitungan matang merupakan “bunuh diri” politik dan ekonomi yang berpotensi memicu gejolak sosial.
Guna meredam guncangan, Amin mendorong pemerintah segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures).
Pertama, realokasi anggaran untuk bantalan sosial. Pemerintah perlu segera menyisir anggaran proyek nonstrategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) energi dan subsidi pangan.
Kedua, diplomasi energi nontradisional. Ia mendorong kementerian terkait mencari alternatif pasokan minyak dari wilayah nonkonflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu di Timur Tengah.
Ketiga, intervensi moneter yang terukur. Amin mendorong Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas rupiah dari pelarian modal (capital outflow) tanpa harus mencekik pertumbuhan kredit UMKM akibat kenaikan suku bunga yang terlalu agresif.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini. Diplomasi ekonomi kita harus aktif menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” tegas Amin.
Ia menambahkan, ketahanan pangan dan energi harus menjadi prioritas absolut. Krisis ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk membuktikan sejauh mana kemandirian ekonomi yang selama ini didengungkan, apakah telah teruji dalam menghadapi krisis atau justru sebaliknya.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penebalan bantalan sosial demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global saat ini,” pungkasnya.