Jakarta (27/02) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar Rapat Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri para menteri luar negeri untuk mengkritisi langkah Israel yang akan “mencaplok” Tepi Barat, Palestina, tidak hanya menghadirkan kecaman, melainkan juga keputusan dan kesepakatan untuk segera melakukan tindakan yang lebih operasional guna menghentikannya. Langkah tersebut penting untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan Palestina dan Masjid Al Aqsha dari penguasaan ilegal Israel.
“Rapat Darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam bukan hanya di Jalur Gaza, tetapi juga wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Yang lebih penting lagi adalah agar KTT ini menghasilkan keputusan operasional bersama serta tidak berhenti pada pernyataan verbal berupa kecaman atau penolakan yang sudah sering disampaikan, tetapi terbukti tidak didengar Israel. Bahkan Israel makin brutal menyerang Gaza, menguasai Tepi Barat, dan Masjid Al Aqsha,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut HNW, sapaan akrabnya, kondisi yang semakin genting saat ini sebaiknya mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri tersebut segera ditingkatkan menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar kepala negara anggota OKI agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan konkret.
“Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para menlu, tetapi agar keputusan yang dihasilkan lebih strategis dan konkret untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai langkah nyata menyelamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI,” ujarnya.
Apalagi, para kepala negara dari beberapa anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Perlu adanya langkah bersama untuk membahas peran maksimal kepala negara anggota OKI tersebut di Dewan Perdamaian, termasuk mempertimbangkan memboikot dewan tersebut apabila memang tidak berjalan efektif dalam memperjuangkan Palestina dengan dihentikannya perang, dihadirkannya perdamaian, dan dimerdekakannya Palestina sekalipun dalam skema two state solution. Karena terbukti, alih-alih Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat serta membuat keputusan dan aksi militer untuk mencaplok wilayah tersebut,” ujarnya.
HNW menambahkan bahwa langkah koreksi operasional yang lebih konkret dari KTT OKI perlu diputuskan bersama karena sudah tiga kali pernyataan keras disampaikan oleh belasan menteri luar negeri anggota OKI terkait situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi tidak digubris oleh Amerika Serikat dan Israel. Hal tersebut terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan Israel di Gaza dan Tepi Barat.
“Bahkan persoalan semakin genting dengan adanya pernyataan terbuka Dubes AS untuk Israel mengenai ekspansi dan kolonialisasi hingga Sungai Nil dan Eufrat, sehingga mengancam kedaulatan beberapa negara anggota OKI seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sekalipun ditolak keras oleh para menteri luar negeri OKI, tidak ada koreksi ataupun klarifikasi dari Trump. Tidak ada pernyataan yang mengutuk, apalagi menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian. Bahkan dalam kondisi seperti ini, untuk pertama kali dalam sejarah, Pemerintah AS membuka konsulatnya di Efrat, sebelah selatan Bethlehem, wilayah pendudukan ilegal Israel, yang diindikasikan sebagai legalisasi atas langkah pencaplokan Israel di kawasan Tepi Barat,” ujarnya.
HNW berharap Rapat Darurat dan KTT Luar Biasa OKI benar-benar dapat memenuhi harapan umat untuk menjaga kedaulatan negara-negara anggota OKI, dimulai dengan penyelamatan Palestina agar negara-negara tetangganya juga terhindar dari dampak buruk proyek Israel Raya.
“OKI perlu menguatkan solidaritas dan kerja sama nyata, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer, dengan membentuk aliansi pertahanan bersama di antara negara-negara anggota OKI. Ini juga momentum untuk membahas peran krusial negara-negara anggota OKI di Dewan Perdamaian, termasuk efektivitas keberadaan anggota OKI dalam menghentikan genosida, memasukkan bantuan kemanusiaan, menghadirkan perdamaian, dan membangun kembali Gaza serta Palestina yang merdeka, sekalipun melalui skema Solusi Dua Negara,” jelasnya.
“Bila hasil pembahasan bersama menunjukkan tidak adanya efektivitas keberadaan di Dewan Perdamaian karena Israel masih terus mengulangi pelanggaran yang tidak dihentikan oleh Presiden Trump, maka sudah saatnya negara-negara OKI melakukan tindakan nyata agar keberadaan mereka di Dewan Perdamaian tidak ditunggangi kepentingan kolonialisme Israel dan dijadikan legitimasi atas tindakan pendudukan yang meluas dari Gaza ke Tepi Barat, Yerusalem Timur (tempat Masjid Al Aqsha), hingga membentuk Israel Raya. Bila demikian, opsi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut layak dipertimbangkan untuk dilaksanakan,” pungkasnya.