Jakarta (23/02) — Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman mengusulkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Papua Selatan, sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis pemerintah. Wilayah perbatasan yang masuk kategori 3T ini dinilai sangat membutuhkan akses gizi, tidak hanya bagi pelajar dan ibu hamil, tetapi juga masyarakat umum yang bisa menyantap makanan langsung di lokasi produksi.
Makhruzi (10/02/2026) mendorong agar warga setempat dilibatkan sebagai pekerja di SPPG tersebut guna membuka lapangan kerja lokal di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Melalui audiensi dengan warga dan pemerintah daerah, BNPP berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi dengan lembaga teknis terkait agar urusan administrasi kewilayahan segera tuntas dan pembangunan dapur bergizi ini dapat segera terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk membangun SPPG di PLBN Yetetkun, Papua Selatan, sebagai bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis pemerintah. Wilayah perbatasan yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Yetetkun sangat membutuhkan intervensi konkret di bidang pemenuhan gizi. Program ini dinilai tidak hanya menyasar pelajar dan ibu hamil, tetapi juga masyarakat umum yang dapat mengakses makanan bergizi langsung di lokasi produksi.
“Wilayah perbatasan harus menjadi prioritas pembangunan. Pemenuhan gizi adalah fondasi utama kualitas sumber daya manusia. Kehadiran SPPG di PLBN Yetetkun akan memperkuat fungsi perbatasan, bukan hanya sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan kesejahteraan,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini mengapresiasi langkah BNPP yang mendorong keterlibatan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di SPPG. Hal itu merupakan kebijakan yang tepat. Selain memenuhi kebutuhan gizi, pembangunan dapur bergizi tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
“Pelibatan warga lokal sangat penting agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan. Ini akan memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan daya tahan sosial-ekonomi masyarakat setempat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menjelaskan bahwa melalui audiensi dengan warga dan pemerintah daerah, BNPP juga menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi koordinasi dengan lembaga teknis terkait agar persoalan administrasi kewilayahan dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami Komisi II DPR RI, khususnya dari Fraksi PKS, akan terus mengawal sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan di kawasan perbatasan berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” demikian tutup Kang Aher.