Semarang (20/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tengah masifnya pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mitra kerja kementerian, Alqassam menyoroti keberadaan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan Kawasan Industri Kendal (KIK).
Menurut legislator asal Dapil Maluku Utara ini, pertumbuhan industri skala besar tidak boleh meminggirkan pelaku usaha lokal.
“Jawa Tengah adalah barometer industri nasional. Kita tidak ingin masyarakat lokal dan IKM hanya menjadi penonton di tengah deru mesin pabrik-pabrik besar. Harus ada integrasi supply chain yang dipaksakan secara sistemik agar IKM lokal masuk dalam rantai pasok industri tersebut,” ujar Alqassam Kasuba.
Selain isu industri, Alqassam memberikan catatan kritis terkait akses permodalan bagi UMKM yang masih terkategori unbankable. Ia mendorong Kementerian UMKM untuk menciptakan skema pembiayaan alternatif yang aman guna melindungi pelaku usaha dari jeratan pinjaman online ilegal.
“Literasi digital bukan sekadar bisa berjualan di marketplace, tapi juga soal ketahanan akses keuangan. Kami di Fraksi PKS fokus memastikan agar transformasi digital di Jawa Tengah, maupun secara nasional, tidak meninggalkan mereka yang berada di kelas ekonomi terbawah,” tegasnya.
Di sektor pariwisata, Alqassam mendorong optimalisasi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur agar memberi dampak hingga ke level desa wisata. Namun, ia menyayangkan masih adanya blank spot siaran digital di beberapa wilayah Jawa Tengah yang menghambat promosi potensi daerah.
Ia meminta LPP TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA untuk memperkuat infrastruktur penyiaran, terutama menjelang momentum besar seperti persiapan siaran Piala Dunia 2026.
“Media publik harus menjadi jembatan informasi bagi produk UMKM dan destinasi wisata unggulan. Tanpa infrastruktur digital yang merata, potensi ekonomi kreatif kita sulit menjangkau pasar global,” tambah Alqassam.
Menutup keterangannya, Alqassam Kasuba menyatakan bahwa temuan dan aspirasi dari Jawa Tengah ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam rapat kerja di Senayan. Ia berharap model pengembangan industri yang inklusif di Jawa Tengah dapat menjadi rujukan bagi pembangunan di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Maluku Utara.
“Prinsipnya adalah pertumbuhan yang berkeadilan. Industri maju, UMKM naik kelas, dan lingkungan tetap terjaga. Itulah yang akan kami kawal dalam fungsi pengawasan di Komisi VII,” pungkasnya.