Purwakarta (17/02) — Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan Minggu sore, 8 Februari, di Aula Albina Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan menghadirkan Anggota DPR RI Jalal Abdul Nasir sebagai pembicara dalam upaya memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan zaman.

“Empat Pilar adalah kompas kebangsaan kita. Tanpa pemahaman yang utuh, bangsa ini akan mudah terombang-ambing oleh arus informasi dan kepentingan yang beragam,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI tersebut di hadapan peserta.

Dalam kegiatan itu ditegaskan kembali berbagai tantangan kebangsaan sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari dinamika global.

“Tantangan internal seperti melemahnya penghayatan nilai agama, kurangnya penghargaan atas kebinekaan, serta belum optimalnya keteladanan publik perlu dijawab dengan pendekatan edukatif dan persuasif,” ungkap legislator PKS tersebut.

Dijelaskan pula bahwa munculnya fanatisme kedaerahan dan belum optimalnya penegakan hukum menjadi catatan penting dalam memperkuat persatuan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

“Solusi pertama adalah penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Nilai Pancasila, toleransi, dan etika publik harus terintegrasi dalam pendidikan formal maupun nonformal,” jelasnya.

Perkembangan globalisasi dan ketatnya persaingan antarbangsa turut diangkat sebagai tantangan eksternal yang menuntut kesiapan bangsa dalam menjaga identitas dan daya saing nasional.

“Kita harus memiliki ketahanan nasional yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan global yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Penguatan literasi keagamaan juga dinilai penting untuk mencegah berkembangnya pemahaman yang sempit, sekaligus membangun harmoni dalam masyarakat yang majemuk.

“Keteladanan pemimpin menjadi contoh nyata. Integritas dan komitmen pada kepentingan bangsa harus terlihat dalam setiap kebijakan dan tindakan,” tambahnya.

Reformasi tata kelola pemerintahan dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman, termasuk memperkuat institusi negara agar lebih adaptif dan profesional.

“Penegakan hukum yang adil, kebijakan berbasis kepentingan nasional, serta penguatan daya saing akan menjaga kedaulatan kita di tengah arus globalisasi,” tutup Jalal Abdul Nasir penuh keyakinan.