Jakarta (14/02) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penugasan pascabencana di Aceh Tamiang merupakan sarana pembelajaran lapangan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan ASN Kementerian Dalam Negeri dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara langsung. Fokus utama satgas adalah memulihkan fungsi pelayanan publik, termasuk operasional kantor pemerintah, akses jalan, layanan kesehatan, dan distribusi logistik. Tito (05/02/2026) menekankan bahwa keberhasilan pemulihan diukur dari kembalinya roda pemerintahan untuk melayani masyarakat. Semangat gotong royong seluruh pihak telah berhasil memfungsikan kembali sarana penting di wilayah yang terdampak parah akibat banjir dan longsor tersebut.

Mengomentari hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah mengirimkan Praja IPDN ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya Aceh Tamiang, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Penugasan tersebut menunjukkan kehadiran negara yang cepat dan responsif, sekaligus menjadi sarana pembelajaran lapangan yang penting bagi Praja IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara langsung di tengah situasi krisis.

“Ini langkah yang sangat positif. Praja IPDN tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi langsung berhadapan dengan realitas pelayanan publik di daerah bencana. Pengalaman ini akan membentuk kepekaan, kepemimpinan, dan kesiapsiagaan mereka sebagai calon pamong praja,” ujar Kang Aher saat diwawancarai awak media.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menyatakan bahwa fokus utama satuan tugas pascabencana di Aceh Tamiang adalah memulihkan fungsi pelayanan publik, meliputi operasional kantor pemerintahan, pembukaan akses jalan, layanan kesehatan, serta distribusi logistik bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor. Keberhasilan penanganan pascabencana tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari seberapa cepat roda pemerintahan kembali berjalan normal untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemulihan adalah ketika pelayanan publik kembali berfungsi, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, administrasi pemerintahan berjalan, dan aktivitas sosial-ekonomi mulai pulih,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ini.

Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat, relawan, dan masyarakat setempat, yang telah bekerja sama memfungsikan kembali berbagai sarana penting di wilayah yang terdampak parah akibat bencana tersebut.

“Kami di Komisi II DPR RI, khususnya dari Fraksi PKS, akan terus mendukung penguatan peran Kemendagri dan IPDN dalam penanganan kebencanaan, khususnya dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan efektif dalam situasi darurat maupun pascabencana,” demikian tutup Kang Aher.