Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Komisi I DPR: TNI ke Gaza Harus dalam Misi Kemanusiaan, Bukan Tempur

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (13/02) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa wacana pelibatan TNI ke Gaza, Palestina, harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur.

Selain itu, ia menilai pengiriman pasukan juga harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mandat internasional yang terlegitimasi. Idealnya, legitimasi itu berada dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita,” kata Sukamta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Namun, jika Board of Peace (BoP) diposisikan sebagai inisiatif kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membantu warga di Gaza, menurutnya yang perlu dipastikan adalah jaminan keamanan dan kesepakatan para pihak.

Selain itu, ia mengatakan mandat dari BoP juga harus jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil. Menurutnya, jangan sampai Indonesia justru ditempatkan dalam posisi eskalatif secara geopolitik.

Ia mengatakan Indonesia memiliki reputasi baik dalam misi perdamaian dunia. Namun, prioritas utama saat ini tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil.

Untuk itu, ia meminta agar kontribusi Indonesia melalui TNI harus benar-benar memperkuat perdamaian, bukan menambah kompleksitas konflik.

“Jadi, bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, menyatakan TNI AD mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace di wilayah konflik, seperti Gaza.

Ia mengatakan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan kepada Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat.

“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 personel mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujar Maruli, Senin (9/2).