Jakarta (09/02) — Rapat kerja antara Anggota Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan pengawasan parlemen terhadap arah kebijakan hilirisasi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan.

“Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan bagaimana hilirisasi kelapa. Investasinya relatif kecil, tetapi dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” ujar Jalal Abdul Nasir dalam forum rapat kerja tersebut.

Dalam rapat tersebut, disampaikan perlunya memperluas cakupan hilirisasi di luar sektor mineral dan migas dengan mengoptimalkan komoditas pertanian, perkebunan, dan kelautan sebagai sumber nilai tambah ekonomi daerah.

“Saya pernah sampaikan, kalau satu daerah punya spesifikasi produksi yang kuat, itu sudah sangat mampu membuat masyarakatnya sejahtera,” lanjutnya dengan pendekatan yang persuasif.

Dalam rapat tersebut, disampaikan harapan agar kebijakan hilirisasi tidak berhenti pada kelapa semata, melainkan diperluas dengan penambahan ragam komoditas potensial berbasis daerah untuk memperkuat nilai tambah dan pemerataan kesejahteraan.

“Saya berharap selain sawit, kelapa, tuna, dan rumput laut, produk komoditas hilirisasi perlu diperluas dan ditambah seperti kakao, karet alam, tebu, jagung, singkong, kopi, bambu, rotan, sorgum, hingga rempah-rempah obat, agar manfaatnya semakin luas dan merata,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Usulan pemetaan produk unggulan daerah juga disampaikan sebagai strategi agar setiap wilayah memiliki fokus hilirisasi yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

“Mohon ini dipetakan, Pak Menteri, dengan koordinasi lintas sektor agar nilai kesejahteraan masyarakat bisa diperluas,” kata Jalal secara konstruktif.

Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya sinergi dengan kementerian teknis terkait, termasuk sektor pertanian dan pangan, agar kebijakan hilirisasi berjalan selaras dari hulu hingga hilir.

“Kalau tenaga kerja langsungnya saja besar, saya meyakini dampak tidak langsungnya akan jauh lebih kuat bagi ekonomi daerah,” ungkapnya.

Melalui penguatan hilirisasi sektor pangan dan hayati, Legislator PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar pembangunan ekonomi nasional semakin inklusif dan berkeadilan.