Jakarta (06/02) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengusulkan agar fasilitas manufaktur kendaraan listrik BYD di Subang Smartpolitan, Jawa Barat, ditetapkan sebagai salah satu tujuan untuk Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI dalam masa sidang yang akan datang.
Usulan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari perhatian Komisi XII terhadap penguatan ekosistem energi hijau, pengawasan lingkungan hidup, serta hilirisasi industri kendaraan listrik nasional, sebagaimana juga telah disinggung olehnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
“Investasi BYD bukan sekadar pembangunan pabrik otomotif, tetapi bagian transisi energi dan hilirisasi industri nasional. Saya menilai Komisi XII harus hadir melihat langsung agar pengawasan kita berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, fasilitas BYD di Subang memiliki nilai strategis karena mengintegrasikan antara manufaktur kendaraan listrik, pengembangan baterai, riset teknologi, hingga sistem pengelolaan lingkungan berbasis smart system dalam satu kawasan industri hijau.
Ia menekankan pentingnya Komisi XII meninjau langsung penerapan konsep green manufacturing di fasilitas tersebut, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, integrasi Smart Grid, serta sistem pemantauan konsumsi energi secara real-time melalui pusat kendali terpadu.
“Kalau Indonesia ingin Net Zero Emission 2060, maka praktik industri seperti ini harus kita awasi sekaligus dorong agar jadi standar baru industri nasional,” tegasnya.
Selain aspek energi, ia juga menilai kunjungan tersebut penting untuk memastikan sistem pengelolaan lingkungan berjalan sesuai standar ketat. Kawasan industri ini dilengkapi Industrial Water Treatment Plant dan Wastewater Treatment Plant berkapasitas besar yang diklaim menggunakan sensor cerdas untuk menjaga kualitas air.
Yang tak kalah penting adalah komitmen pengelolaan baterai kendaraan listrik pada akhir masa pakai.
“Baterai EV tidak boleh menjadi masalah lingkungan di masa depan. Kita perlu melihat langsung kesiapan ekosistem daur ulang dan konsep ekonomi sirkularnya, termasuk pemulihan nikel, kobalt, dan lithium,” ujarnya.
Dari sisi hilirisasi, ia ikut menyoroti komitmen peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 60 persen. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
“Kita ingin industri ini memberi nilai tambah dengan membuka lapangan kerja bagi warga setempat, dan memaksimalkan pemanfaatan nikel nasional,” katanya.
Dengan kapasitas produksi yang direncanakan mencapai ratusan ribu unit per tahun dan kedekatan dengan Pelabuhan Patimban, Ateng menilai fasilitas ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik kawasan.
“Karena itu, saya mengusulkan kepada Sekretariat Komisi XII untuk memasukkan BYD Subang dalam rencana. Ini tentang masa depan industri energi bersih, ketahanan energi, dan daya saing nasional,” ucapnya.