Jakarta (01/02) – Kementerian PANRB menggerakkan lima pilar utama untuk memulihkan birokrasi dan layanan publik di 53 kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak bencana. Lima pilar tersebut meliputi aktivasi pemerintahan, penyelamatan dokumen, konsolidasi ASN, pemulihan sarana dan prasarana, serta penataan ulang prioritas pemerintah daerah.

Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satgas yang dibentuk Presiden melalui Keppres Nomor 1 Tahun 2026, Kementerian PANRB bersinergi dengan BKN, LAN, dan ANRI untuk memastikan pemulihan berjalan serempak. Strategi operasional yang dijalankan mencakup penyediaan fasilitas kerja darurat, penyederhanaan prosedur administrasi, hingga pendekatan jemput bola dalam layanan publik. Fokus utama diarahkan pada pengaktifan kembali fungsi layanan esensial agar birokrasi tetap berjalan optimal dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan (22/01/2026).

Mengomentari langkah Kementerian PANRB tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan terstruktur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menggerakkan pemulihan birokrasi dan layanan publik di 53 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Kebijakan KemenPANRB yang mengedepankan lima pilar utama pemulihan dinilai menunjukkan kehadiran negara yang responsif dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Kami mengapresiasi KemenPANRB yang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga menata ulang tata kelola pemerintahan agar layanan publik tetap berjalan optimal di tengah kondisi darurat,” ungkap Aher saat diwawancarai awak media.

Lebih jauh, Aher menilai strategi operasional yang dijalankan KemenPANRB, mulai dari penyediaan fasilitas kerja darurat, penyederhanaan prosedur administrasi, hingga pendekatan jemput bola dalam layanan publik, merupakan langkah adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Fokus pada pengaktifan kembali layanan-layanan esensial adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Birokrasi harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi beban di saat krisis,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini berharap upaya pemulihan tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun birokrasi yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Kita berharap upaya pemulihan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi momentum untuk membangun birokrasi yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana,” pungkas Aher.