Jakarta (29/01) — Pemerintah berencana menyalurkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan validasi data dari pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada 19/01/2026 meminta para kepala daerah untuk segera menyetorkan data akurat yang mencakup nama dan alamat penerima manfaat agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Paket bantuan tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, serta bantuan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anggaran untuk program pemulihan ekonomi pascabencana ini telah dialokasikan pada kementerian terkait dan siap dikucurkan. Kecepatan penyaluran bantuan kini sepenuhnya bergantung pada respons pemerintah daerah dalam menyelesaikan pendataan lapangan calon penerima manfaat.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Pemerintah yang berencana menyalurkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana. Menurutnya, realisasi penyaluran bantuan yang menunggu proses verifikasi dan validasi data dari pemerintah daerah merupakan langkah penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam menyiapkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana. Saat ini, tantangan utamanya adalah kecepatan dan ketepatan pendataan di tingkat daerah,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai awak media.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah meminta para kepala daerah untuk segera menyetorkan data akurat calon penerima bantuan, yang mencakup nama dan alamat penerima manfaat, sebagai dasar penyaluran bantuan secara transparan dan akuntabel. Adapun paket bantuan yang disiapkan Pemerintah meliputi Bantuan Langsung Tunai untuk hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, serta bantuan bahan pokok guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak bencana. Anggaran untuk program pemulihan ekonomi pascabencana telah dialokasikan pada kementerian terkait dan pada prinsipnya siap untuk dikucurkan.

“Anggaran sudah tersedia. Karena itu, kecepatan penyaluran bantuan kini sangat bergantung pada respons dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pendataan lapangan secara cepat dan akurat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut berharap seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana dapat bergerak secara proaktif dan responsif, sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat dan meringankan beban mereka dalam masa pemulihan.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana,” demikian tutup Kang Aher.