Jakarta (28/01) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi program Sekolah Rakyat (SR) dan mendorong agar, sesuai tujuan utama memutus lingkaran kemiskinan, prioritas pendiriannya berbasis tingkat kemiskinan wilayah. HNW, sapaan akrabnya, menyebut wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seharusnya didahulukan untuk pembangunan SR permanen.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga tahun 2025 telah berdiri 166 SR rintisan yang umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kementerian Sosial seperti sentra, BP3KS, maupun bekerja sama dengan institusi lain, antara lain di gedung pemerintah daerah, balai, hingga kampus. SR terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten berupa SR permanen dengan site plan terstandarisasi, di mana tanah disediakan oleh pemerintah daerah dan pembangunan sarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Tentu karena pembangunan SR permanen akan dilakukan secara bertahap, Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas. Saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah. Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku, dan Aceh masuk kategori tersebut, sehingga pendirian SR di sana seharusnya didahulukan dan diperbanyak agar dapat memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” disampaikan Hidayat kepada Menteri Sosial RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII, Selasa (27/1).
Ia menyebut, apabila persoalan kemiskinan dapat diatasi salah satunya melalui program SR, maka kesenjangan antarwilayah juga dapat berkurang. Dengan demikian, integrasi bangsa diharapkan semakin meningkat dan NKRI semakin kuat, terutama di tengah kembali munculnya isu separatisme.
“Alhamdulillah, usulan ini menjadi keputusan rapat, di mana penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Artinya, terdapat pula konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan wilayah,” sambungnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan Kementerian Sosial agar meskipun Sekolah Rakyat menjadi program prioritas, perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan seperti yatim piatu, disabilitas, dan lansia tidak dikurangi.
Pasalnya, program permakanan dengan perawatan sosial yang ditargetkan bagi 116.754 lansia dan 36.000 penyandang disabilitas hingga kini belum memiliki alokasi anggaran. Bantuan bagi yatim piatu juga mengalami kendala serupa, padahal pada tahun 2025 berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.
“Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial tersebut, sejak awal kami di FPKS Komisi VIII DPR RI bersama pihak lain telah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan sebesar Rp12,5 triliun. Ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp7,4 triliun, harapannya permintaan ini dapat diluluskan oleh Kementerian Keuangan agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, serta program bantuan bagi kelompok rentan, yaitu yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lansia, tetap dapat diwujudkan,” pungkasnya.