Jakarta (28/01) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Dalam sebuah diskusi di Jakarta (14/01/2026), Tito mendorong para kepala daerah untuk lebih kreatif dan berani berinovasi dalam menggali potensi lokal tanpa terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Tito menyarankan penyederhanaan perizinan serta dialog intensif dengan pelaku usaha sebagai strategi untuk menarik investasi guna menggerakkan ekonomi daerah. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Badung, Timika, dan Bojonegoro disebut sebagai contoh sukses dalam mengelola sumber daya serta pajak sektor pariwisata. Dengan fiskal yang kuat dan belanja yang efisien, daerah dinilai akan lebih fleksibel dalam mengeksekusi program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, upaya mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kemandirian fiskal adalah fondasi penting bagi daerah untuk bergerak lebih agresif dan responsif dalam membangun. Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas, tentu dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan,” ungkap Aher saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai positif imbauan Kemendagri kepada para kepala daerah agar lebih kreatif dan berani berinovasi dalam menggali potensi lokal, termasuk melalui penyederhanaan perizinan serta membangun dialog yang intensif dengan para pelaku usaha.

“Iklim usaha yang kondusif hanya bisa terwujud jika perizinan disederhanakan dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha berjalan terbuka dan konstruktif. Ini akan menjadi magnet bagi investasi yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi daerah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI tersebut.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini menjelaskan bahwa fiskal daerah yang kuat dan belanja yang efisien akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan fiskal yang sehat, daerah tidak hanya lebih mandiri, tetapi juga lebih fleksibel dalam merancang dan menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Aher.