Jakarta (28/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan masukan sekaligus refleksi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang membahas pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga, legislator asal daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) ini menekankan bahwa keberlanjutan adalah kunci utama dalam memulihkan kehidupan warga terdampak bencana.

Abdul Hadi mengajak seluruh pihak untuk mengambil pelajaran dari pengalaman penanganan bencana gempa bumi di Lombok tahun 2018. Ia mengisahkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat itu berjalan masif terpaksa melambat, bahkan sebagian belum terselesaikan hingga kini, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir 2019. Pengalihan fokus anggaran dan keterbatasan mobilitas menyebabkan banyak warga yang seharusnya sudah menempati hunian layak harus menunggu lebih lama dalam ketidakpastian.

“Kita harus belajar dari apa yang kami alami di Lombok pada 2018. Saat itu semangat membangun kembali sedang tinggi, namun badai Covid-19 datang pada 2019 dan melumpuhkan banyak hal. Dampaknya, masih ada infrastruktur dan hak-hak warga yang belum sepenuhnya tuntas hingga hari ini karena momentumnya terputus. Saya tidak ingin saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami hal yang sama. Penanganan bencana tidak boleh rapuh, tetapi harus direncanakan secara matang agar tahan terhadap berbagai dinamika di masa depan,” tutur Abdul Hadi, Selasa (27/1/2026).

Ia melanjutkan bahwa pemerintah perlu memastikan sinkronisasi yang kuat antara rencana pembangunan dan kajian risiko bencana yang akurat. Menurutnya, pemulihan tidak hanya berarti membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi desa serta kawasan transmigrasi yang turut terdampak. Ia mengingatkan agar pembangunan hunian tetap (huntap) tidak hanya berfokus pada aspek fisik, melainkan juga memperhatikan legalitas lahan agar warga tidak kembali dibebani konflik di kemudian hari.

“Kehadiran negara tidak hanya dibutuhkan saat tanggap darurat, tetapi hingga warga benar-benar mampu kembali mandiri. Kita memiliki anggaran yang besar, termasuk rencana realokasi ratusan miliar rupiah di sejumlah kementerian. Namun, tanpa pemantauan yang konsisten dan audit yang transparan, momentum pemulihan ini berisiko melemah sebelum berkembang. Mari kita pastikan proses build back better berjalan tuntas dan berkelanjutan, sehingga jika tantangan global lain datang, fondasi pemulihan di Sumatera sudah berdiri kokoh,” pungkas Abdul Hadi.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG dan Kepala Basarnas.