Jakarta (27/01) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menegaskan bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus berorientasi pada dampak nyata di masyarakat, bukan sekadar capaian administratif dan kegiatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan Meity dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPIP, yang dilaksanakan pada Selasa (27/1) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meity menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja BPIP sepanjang tahun 2025 yang dinilai cukup baik, dengan tingkat realisasi anggaran dan program yang tinggi di hampir seluruh unit kerja.
“Kami mengapresiasi capaian BPIP tahun 2025. Hampir seluruh unit kerja mencatat realisasi di atas 94 persen, bahkan ada yang mencapai 97 hingga 99 persen. Dari sisi pelaksanaan program, ini tentu patut diapresiasi,” ujar Meity.
Namun demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan pendalaman terhadap efektivitas dan dampak program, terlebih dengan adanya pengajuan anggaran BPIP tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp385 miliar.
“Yang perlu kita dalami lebih lanjut adalah efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat. Jangan hanya berhenti pada output dan angka realisasi, tetapi harus jelas apa perubahan yang dihasilkan,” tegasnya.
Salah satu hal yang disoroti Meity adalah program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Menurutnya, BPIP perlu memiliki pengawasan berkelanjutan pascapelaksanaan program tersebut.
“Apakah setelah Paskibraka ada pengawasan longitudinal yang berkelanjutan? Anak-anak ini harus menjadi role model, menjadi harapan bangsa yang benar-benar terdidik ideologi Pancasila, bukan hanya saat upacara Agustusan,” ungkap Meity.
Selain itu, Meity mendorong BPIP untuk lebih adaptif terhadap karakter Generasi Z dengan memanfaatkan pendekatan digital dan kreatif dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila.
“Kita sudah masuk era generasi digital. BPIP perlu memikirkan pendekatan yang lebih relevan, misalnya lewat influencer anak bangsa, digitalisasi program, permainan edukatif, atau metode kreatif lainnya. Anak-anak sekarang sudah bosan dengan pidato-pidato yang monoton,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembumian Pancasila tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional semata, melainkan perlu inovasi agar pesan ideologi dapat diterima dan dipahami oleh generasi muda.
“Jangan hanya seremonial atau diklat-diklat formal. BPIP harus benar-benar membumikan Pancasila dengan cara yang sesuai zamannya,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Meity juga mendorong penguatan sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah, agar pembinaan ideologi Pancasila terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.
“Kerja sama kurikulum dengan Kemendagri dan Kemendikdasmen perlu diperkuat, dengan sistem evaluasi yang berbasis indikator outcome. Harus terlihat perubahan perilaku dan nilai, bukan hanya sekadar laporan kegiatan,” pungkas Meity.