Jakarta (27/01) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjaga sektor hulu hingga hilir migas nasional, sekaligus menyoroti perlunya penanganan serius pascainsiden kebocoran pipa di Blok Rokan. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/1), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meitri menilai upaya pemerintah dalam menjaga lifting migas nasional patut diapresiasi, khususnya langkah-langkah yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di tengah tantangan kecelakaan kerja dan gangguan operasional.
“Kami sebagai Fraksi PKS yang ada di Komisi XII sangat mengapresiasi kinerja Bapak Bahlil selaku Menteri ESDM, khususnya di bidang migas, untuk seluruh wilayah kerja yang ada di Republik Indonesia, dari hulu hingga ke hilir,” ujar Meitri.
Namun demikian, Meitri menegaskan bahwa insiden kebocoran pipa di wilayah kerja Pertamina Rokan harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam aspek pengawasan dan disiplin operasional.
“SKK Migas dan BPH Migas harus bisa lebih tegas terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pegawai di Pertamina Rokan, karena ini menyangkut keselamatan kerja dan keberlanjutan produksi migas nasional,” tegasnya.
Ia juga mendorong langkah strategis untuk mengatasi potensi penurunan lifting migas, salah satunya melalui aktivasi kembali sumur-sumur tua dan sumur tidak aktif agar kebutuhan energi dalam negeri dapat terpenuhi tanpa ketergantungan impor.
“Bagaimana sumur-sumur tua ini bisa aktif kembali dan bisa memenuhi kekurangan migas, supaya ke depan masyarakat Indonesia tidak lagi kekurangan BBM dan gas, serta tidak perlu kita impor dari luar,” kata Meitri.
Sejalan dengan hal tersebut, SKK Migas menargetkan tambahan produksi minyak melalui reaktivasi sumur-sumur idle di Blok Cepu serta pendataan puluhan ribu sumur rakyat di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk menutup kehilangan produksi akibat insiden pipa gas di Rokan yang sempat mengganggu operasional kilang dan distribusi energi.
Pemerintah juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat dan pihak BUMN yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, yang dinilai sebagai bentuk kelalaian fatal. Koordinasi intensif dengan kontraktor kontrak kerja sama terus dilakukan guna mengejar target produksi tahunan dan menjaga ketahanan energi nasional.
Menutup pernyataannya, Meitri menegaskan pentingnya penguatan tata kelola migas nasional agar kejadian serupa tidak terulang dan produksi minyak Indonesia dapat kembali stabil dalam waktu singkat.