Bekasi (26/01) — Komisi XII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat, sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan parlemen terhadap objek vital nasional penopang kelistrikan kawasan metropolitan.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk memastikan keandalan operasional pembangkit sekaligus menjaga kesinambungan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Legislator PKS Jalal Abdul Nasir di sela agenda peninjauan lapangan.
Peninjauan dilakukan secara menyeluruh terhadap operasional pembangkit, mulai dari kesiapan infrastruktur, distribusi energi, hingga pengelolaan aspek lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan wilayah pesisir dan permukiman sekitar.
“Kami menaruh perhatian pada keseimbangan antara ketahanan energi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan, agar manfaat pembangkit dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan,” kata Jalal.
Rangkaian kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kementerian terkait bidang lingkungan hidup, serta jajaran PT PLN dan PT Nusantara Power.
“Sinergi antar lembaga menjadi kunci agar pengelolaan pembangkit berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan kebijakan nasional,” tutur Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS tersebut.
Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap pasokan energi primer yang andal, mengingat PLTGU Muara Tawar berperan sebagai pembangkit beban puncak dengan kapasitas besar untuk menopang kebutuhan listrik Jakarta dan sekitarnya.
“Kepastian pasokan gas merupakan faktor strategis, sehingga keandalan sistem dapat terus terjaga, terutama pada periode beban tinggi,” ungkap Jalal.
Selain itu, dilaksanakan pula dialog teknis dan peninjauan lapangan secara bertahap guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pembangkit, sekaligus menghimpun masukan dari pengelola dan mitra kerja terkait.
“Hasil kunjungan ini akan kami rangkum dalam rekomendasi kebijakan yang konstruktif sebagai bahan penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan di sektor energi nasional,” pungkas Jalal.